Beritariau.com Pekanbaru - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH menyayangkan tindakan aksi pemukulan terhadap supir taxi online uber. 

Menurutnya, bentrokan fisik antar supir taxi konvensional dan supir taxi berbasis aplikasi online uber, seharusnya membuat pemerintah tegas terhadap keberadaan taxi yang diduga tidak mengantongi izin resmi tersebut.

"Kalau memang belum memiliki izin operasional jangan beroperasi dulu karena akan menimbulkan kecemburuan dari taxi-taxi yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah," kata Zaidir, kepada wartawan, Rabu (17/05/17) siang.

Menurutnya, gejolak yang terjadi diantara supir taxi konvensional dan supir taxi berbasis aplikasi online uber, dikarenakan faktor kecemburuan. Para supir taxi resmi merasa kehidupan ekonominya mulai terganggu karena maraknya supir taxi online yang tidak memiliki izin trayek resmi.

"Izin trayek tidak ada dan harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Ini yang membuat para supir taxi konvensional mulai tergoncang," ungkap politisi PKB ini.

Terhadap pemukulan yang terjadi, harusnya para supir taxi konvensional bisa bertindak arif dan bijaksana seperti menyampaikan aksi protes ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru maupun ke DPRD Pekanbaru. Bukan bertindak main hakim sendiri.

"Cara-cara main hakim sendiri, jelas tidak mencerminkan budaya kita budaya melayu yang santun dan elok. Kita siap menampung aspirasi para supir taxi untuk mencari solusi dan jalan keluarnya," tutupnya. [bam]