Beritariau.com, Tembilahan -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, meminta 18 pejabat yang baru dilantik segera bergerak cepat, meningkatkan kinerja, dan memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai target. Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2026, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut bekerja lebih efektif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesan tegas tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Bupati Herman yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari, saat memimpin pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Rabu (28/10/2026).

Herman menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui tanggung jawab, integritas, dan hasil kerja nyata.

“Jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan kinerja nyata,” demikian pesan Bupati Herman dalam sambutan tertulisnya.

Ia berharap para pejabat yang mendapatkan kepercayaan baru mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Inhil. Mereka juga diminta segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing agar roda pemerintahan tidak terhambat oleh proses pergantian jabatan.

Evaluasi Kinerja Jadi Prioritas

Memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2026, Herman meminta seluruh kepala dinas dan kepala badan mengevaluasi capaian program serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat kinerja organisasi.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai sasaran. Program yang belum mencapai target harus segera ditelaah agar langkah perbaikan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berakhir.

Melalui sambutan yang dibacakan Sekda Tantawi Jauhari, Bupati juga mengingatkan agar setiap OPD tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan administratif, tetapi memastikan seluruh program memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta kepada semua kepala dinas, badan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2026 agar rencana kerja, pelaksanaan program kegiatan sesuai target yang diharapkan jauh lebih baik guna kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir Negeri Hamparan Kelapa Dunia,” ungkap Sekda saat membacakan pesan Bupati.

Penegasan tersebut menjadi perhatian bagi para pejabat yang baru dilantik, terutama dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Pemerintah daerah mengharapkan pergantian pejabat dapat memperkuat kinerja organisasi, bukan justru memperlambat pelaksanaan agenda yang telah direncanakan.

Penempatan Jabatan Berbasis Kompetensi

Dalam sambutannya, Herman menjelaskan bahwa penataan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui uji kompetensi atau job fit serta evaluasi kinerja. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesesuaian kompetensi pejabat dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sementara itu, mutasi dan promosi pejabat Administrator serta Pengawas mempertimbangkan sejumlah aspek, meliputi kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan, dan pelatihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Herman juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap sumpah jabatan dan pakta integritas. Para pejabat diminta menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing sekaligus mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Inhil turut merencanakan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) pada 2027. Kebijakan ini diharapkan mendorong penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki sehingga kebutuhan organisasi dapat dipenuhi secara lebih tepat.

Dengan pendekatan tersebut, penataan birokrasi diharapkan tidak berhenti pada pergantian personel, tetapi berlanjut pada peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

18 Pejabat Mendapat Amanah Baru

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 18 pejabat memperoleh penugasan baru. Rinciannya, 16 pejabat dalam penataan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta dua pejabat Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil.

Berikut daftar pejabat beserta jabatan barunya:
- Drs. H. Afrizal, MP — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- H. Muammar Gaddafi, S.Ag., MA — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- Fadillah, S.Pi., M.T — Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- Umar H., S.Pt — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah.
- Drs. Tuah Muhammad Syaifullah, MM — Kepala Dinas Pertanian.
- Rudy Fahmi T., S.STP — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Hj. Irdawati, SKM., M.M — Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- Qudri Ramaputera, SH., MH — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
- Marta Haryadi, SH., M.H. — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- R. Arliansah, S.Si., ME — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Junaidy, S.Sos., M.Si — Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan.
- Ahmad Khusairi, S.Sos., MM — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- H. Fihasrin, SE., M.Si — Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Zailani, S.Sos — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
- Yuliargo, SP — Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- Hardinata, SP., M.M — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Aida Salawati, SE., M.Si — Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Tri Herni Apriana, S.Kom., M.AP — Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dituntut Cepat Beradaptasi dan Bersinergi

Bupati Herman berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tanggung jawab dan membangun koordinasi dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.

Kecepatan beradaptasi, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, pemerintah daerah tengah memasuki periode akhir tahun anggaran yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap realisasi program dan pencapaian target.

Para pejabat juga diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terarah dan persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara efektif.

Melalui penataan birokrasi dan evaluasi kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap kualitas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. Pada akhirnya, keberhasilan para pejabat tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas di lingkungan kantor, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Negeri Hamparan Kelapa Dunia. (*)