Penulis:
Dr. Ir. Defri Yoza, S.Hut., M.Si, IPU
Nur Suhada, S.Hut., M.Si
Emi Andriati, S.Pi
Jeffri Novrizal Torade Sianturi, S.E
Sulaiman Akbar, S.E
Giusti Ghivarry, S.Si., M.Si

PENYUNTING:
Afdhal Mahyuddin, S.S
Jeffri Novrizal Torade Sianturi, S.E
Sulaiman Akbar, S.E

TATA LETAK DAN PERWAJAHAN:
Khairul Azwan Ritonga, S.Kom
Afrila Yobi S.P

PENERBIT
SALMAH PUBLISHING

Cetakan Pertama, Maret 2026
xiv + 173 hlm. 17,6 x 25 cm

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki peran strategis dalam mendukung Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 20301. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, sekitar 60,69% atau 5.406.492 hektar (ha) daratan Riau merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan di lahan mineral, lahan gambut, dan mangrove. Kawasan hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon untuk menahan laju perubahan iklim, tetapi juga menjadi habitat bagi satwa liar yang dilindungi, seperti harimau sumatera, beruang madu, ikan arwana emas dan burung serindit. Satwa liar tersebut tersebar di kawasan hutan khususnya pada kawasan Lanskap Semenanjung Kampar-Kerumutan.

Lanskap Semenanjung Kampar-Kerumutan yang terletak di Provinsi Riau, merupakan salah satu lanskap lahan gambut terbesar dan paling terancam di Asia Tenggara. Lanskap ini merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati tinggi dan terancam punah, termasuk harimau sumatera. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Lanskap Semenanjung Kampar-Kerumutan terus mengalami degradasi akibat drainase, konversi hutan menjadi pertanian, dan kebakaran hutan yang melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Sebagai lanskap multikelola, Semenanjung Kampar-Kerumutan memiliki berbagai tipe pengelolaan kawasan, di antaranya Hutan Tanaman Industri (HTI), konsesi restorasi, kawasan konservasi, Perhutanan Sosial (PS) dan perkebunan kelapa sawit.

Kondisi-kondisi disebutkan di atas mengakibatkan penyelamatan dan restorasi Lanskap Semenanjung Kampar-Kerumutan menjadi krusial dalam agenda mitigasi perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati di 1 Ini merupakan target Indonesia dalam mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya mampu menyerap emisi GRK lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada tahun 2030.

Dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030, Semenanjung Kampar-Kerumutan dapat menjadi model bagaimana dukungan lanskap multikelola saling bersinergi dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan lanskap. Selain itu, lanskap ini juga memiliki potensi dalam meningkatkan area dengan dampak konservasi di luar kawasan konservasi untuk menjawab tantangan “30 x 30 Convention on Biological Diversity (CBD)”.

Secara umum, Lanskap Semenanjung Kampar telah dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap. Di sisi lain, Lanskap Kerumutan --juga tak kalah strategis sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati, terutama satwa kunci harimau sumatera-- masih kurang mendapat fokus penelitian dan pengembangan. Padahal, lanskap ini memiliki peran ekologis yang sangat besar dan unik, terutama dalam pengelolaan ekosistem gambut. Kondisi ekosistem Lanskap Kerumutan saat ini menghadapi berbagai ancaman di seluruh zonanya. Di zona inti, penebangan liar terus terjadi sehingga hutan alam yang menjadi habitat satwa liar semakin berkurang drastis dan terjadi penyusutan ketersediaan makanan bagi satwa yang ada. Di zona penyangga, deforestasi dan degradasi hutan akibat konversi untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati dan mengancam keberlangsungan spesies yang bergantung pada hutan.

Tingginya tingkat deforestasi dan alih fungsi tutupan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, dan maraknya kebakaran hutan berakibat rusaknya habitat dan mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Sementara itu pembangunan infrastruktur telah menyebabkan fragmentasi habitat yang signifi kan. Fragmentasi ini semakin diperparah dengan pembangunan jalan dan aktivitas industri ekstraktif yang memutus konektivitas antar kawasan lindung.

Fragmentasi habitat merupakan isu utama dalam pengelolaan habitat satwa liar dewasa ini. Adanya konversi lahan pada skala lanskap telah menghadirkan habitat pulau (petak hutan/kawasan konservasi) di antara hamparan areal nonhutan (infrastruktur, areal produksi serta areal pemanfaatan lain). Kondisi ini menyebabkan munculnya subpopulasi satwa yang terisolasi dari subpopulasi lainnya. Dalam jangka panjang, proses ini bisa menyebabkan menurunnya populasi dan bahkan terjadinya kepunahan lokal.

Upaya pengelolaan yang dikembangkan saat ini terkait permasalahan ancaman isolasi subpopulasi hingga kepunahan lokal tersebut adalah melalui pembangunan koridor satwa. Koridor satwa adalah jalur alami yang menghubungkan habitat-habitat terpisah, dan memungkinkan pergerakan satwa liar antar habitat. Pada pembangunan jalan tol di Riau, misalnya, telah dikembangkan animal bridge untuk memungkinkan satwa menyeberang.

Konsep serupa juga diterapkan dalam program RIMBA dan KELOLA SENDANG2 untuk mengintegrasikan berbagai bentuk penggunaan lahan melalui pendekatan lanskap. Tantangan utama dalam pengembangan koridor satwa di Lanskap Kerumutan terletak pada tahap perancangan lokasi dan desain koridor yang optimal. Perancangan koridor harus mempertimbangkan spesies utama yang akan dilindungi, serta faktor-faktor  lain yang dapat menjamin keberlanjutan fungsi koridor. Dengan statusnya sebagai salah satu habitat penting bagi satwa liar yang dilindungi, Lanskap Kerumutan memerlukan model pengelolaan kawasan yang adaptif terhadap kebutuhan satwa liar.

Dalam upaya pengembangan koridor satwa ini, diperlukan riset representatif mengenai koridor harimau. Riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran ideal koridor satwa khususnya bagi harimau sumatera. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan, baik bagi pengelola Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, maupun pemangku kepentingan di sekitarnya serta diharapkan juga terintegrasi dengan program FOLU Net Sink 2030. Ketika fungsi koridor berjalan baik, diharapkan dapat mengurangi konfl ik antara satwa dan manusia, meningkatkan keseimbangan populasi harimau sumatera, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (*)