Sidang Kesaksian Dugaan Korupsi 6 Kegiatan di Setdakab Kuansing

Dari Gedung KPK, Andi Putra Bantah Menerima Uang

Sidang virtual kesaksian Andi Putra.

Beritariau.com, Pekanbaru - Bupati Kuansing non aktif, Andi Putra memberikan memberikan kesaksian kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing dengan terdakwa Mursini mantan Bupati Kuansing pada tahun 2017 lalu. Pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Andi Putra memberikan kesaksian diruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara virtual, Senin (15/11/2021) malam. Politisi Partai Golkar ini ditahan dalam kasus berbeda dugaan suap pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit di Kabupaten Kuansing dari PT Adimulia Agrolestari.

Majelis hakim yang menyidangkan diketuai Dahlan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Andi beberapa kali mengulik uang yang diterimanya dari Mursini.

Dipersidangan ini, JPU mendakwa Andi Putra menerima uang Rp90 juta dari Mursini, membantu pembangunan pos penjagaan di rumah barunya.

“Tidak ada pak jaksa,” jawab Andi putra membantah dakwaan telah menerima uang tersebut.

Andi disebut menerima uang tersebut dari pengakuan Muharlis selaku Plt Sekdakab Kuansing. Dalam kasus ini sebagai salah satu terpidana dalam kasus ini, yang mengatakan, Rino diutus memberikan uang tersebut.

Andi pun kembali membantah disebut menerima uang tersebut. “Saya tak kenal Rino,” aku, Andi menjawab pernyataan Jaksa.

Andi mengutarakan ia tidak tahu detail proses pengesahan anggaran 6 kegiatan tahun APBD Kuansing di APBD Kuansing Rp2017.

Sepengetahuannya proses pengesahan APBD itu melalui serangkaian tahapan komisi ke Banggar hingga pengesahan.

Ketidaktahuan Andi Putra, berlanjut saat disinggung Hakim terkait pemberian uang dari Mursini kepada Musliadi dan Rosi Atali, anggota DPRD Kuansing periode 2014-2019.

Jawaban yang sama “tidak tahu” disampaikan Andi Putra, saat ditanya terkait surat tanda setor (STS) terhadap pengembalian temuan BPK RI.

Musliadi yang turut bersaksi di sidang sebelumnya juga membantah telah menerima sejumlah uang dari Mursini. Dan juga adanya catatan STS uang Rp300 juta pada pengesahan APBD Kuansing 2017 yang diterima melalui Verdi Ananta.

Temuan BPK RI, Musliadi juga menerima uang Rp2.5 juta yang ditransfer ke rekening Musliadi. Seluruh yang dari Bupati Kuansing, Wakil Bupati Kuansing memang diperintahkan untuk dikembalikan.

Dalam perkara ini terdakwa Mursini, diduga telah melakukan, menyuruh atau beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Jaksa menilai, perbuatan mereka dilakukan dengan cara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Perkara ini terjadi tahun 2017, dana enam kegiatan di Setdakab Kuansing bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp13.300.650.000.

Diantara kegiatannya yakni dialog atau audiensi dengan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi sosial, serta masyarakat sebesar Rp4,8 miliar. Dengan temuan perubahan dengan dokumen pelaksaan perubahan anggaran menjadi Rp7,27 miliar. 

Kegiatan lainnya Kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida senilai Rp1,185 miliar, kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah sebesar Rp960 juta. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri senilai Rp1,2 miliar.

Selanjutnya, kegiatan kunjungan kerja kepala/wakil kepala daerah Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman senilai Rp1,96 miliar. 

Dari pengakuan Muharlius selaku PA, dia melaporkan 6 kegiatan itu kepada terdakwa (Mursini,red) dari seluruh total anggaran enam kegiatan 99,32 persen, dengan realisasi belanja anggaran sebesar Rp.13.209.590.102.

Sejumlah uang dari anggaran itu juga dikeluarkan Muharlius, untuk keperluan pribadi atas perintah terdakwa.

Rincian lainnya penggunaan uang anggaran tersebut, Mursini pada Selasa (13/6/2017), memerintahkan saksi M Saleh untuk menyediakan uang sebesar Rp500 juta untuk diserahkan kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK.

Kemudian Mursini memerintahkan Verdi Ananta berangkat ke Batam, Provinsi Kepri untuk menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK. Terdakwa berpesan sebelum diserahkan agar menukarnya dalam bentuk pecahan dollar amerika.

Saat berangkat Verdi juga dibekali handphone Nokia untuk berkomunikasi dengan orang yang mengaku pegawai KPK.

Atas perintah itu, Verdi bersama saksi Aprigo Roza berangkat menuju Hotel Pangeran mengambil uang Rp500 juta dari M Saleh, dalam bentuk pecahan dolar amerika dan berangkat menggunakan pesawat ke Batam. 

Setelah tiba, Verdi langsung menghubungi nomor telepon pegawai KPK. Lalu dihampiri dan diajak ke parkiran kendaraan roda empat di bandara, serah terima uang tersebut. 

Setelah menyelesaikan tugas, Verdi bertemu dengan Rigo dan Nanda, memutuskan menginap di Hotel Holiday. Pulang esok hari di Pekanbaru langsung melanjutkan perjalanan ke Kuansing. Kemudian mengembalikan handphone kepada terdakwa di kediaman Bupati. 

Penyerahan uang kepada pegawai KPK kembali dilakukan di bulan Juli 2017, saksi M Saleh kembali diperintahkan Mursini menyediakan uang sebesar Rp150 juta. Tetap dengan pola yang sama berangkat ke Batam, dibekali satu unit handphone.

Pola yang diterapkan Saleh juga sama setelah menghubungi orang mengaku pegawai KPK dan menyerahkan uang di area parkir mobil. Kemudian memutuskan menginap semalam di Batam, esoknya pulang ke Pekanbaru. 

Sejumlah uang Rp150 juta juga digunakan Mursini, yang terungkap bahwa Ananta pernah dipanggil Muharlius ke ruangan kerjanya. Untuk keperluan biaya perobatan istri terdakwa. 

Sebelum diserahkan Andi diperintahkan Muharlius menukarkan uang tersebut dengan rincian sebesar Rp100 juta ke mata uang Ringgit Malaysia. Sisanya uang tetap dalam bentuk rupiah.

Uang sebesar Rp125.000.000 juga diperintahkan ditransfer saksi Saleh melalui Verdi ke rekening Bank Riau Kepri milik Swiss Bell In Pekanbaru SWISS BELL INN Pekanbaru selaku pengelola gedung SKA Co Ex, pada Rabu (7/6/2017),  sebagai tanda memenuhi janji Mursini untuk menanggung seluruh biaya penyelenggaraan acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Pekanbaru tahun 2016.

Setahun kemudian, uang Rp90 juta juga diberikan Saleh, membantu pembiayaan kegiatan Halal Bihalal pada Sabtu tanggal 22 Juli 2017 di ballroom hotel Premier Pekanbaru yang dihadiri Mursini. 

Keterkaitan dengan Andi Putra, saat pembahasan RAPBD 2017, Muharlius diperintah terdakwa menyerahkan uang untuk menyelesaikan pembahasan agar menjadi APBD sebesar Rp90 juta. Kemudian perintah diteruskan Verdi Ananta menyuruh Rino menyerahkan uang tersebut. Kemudian Muharlius melaporkan kepada terdakwa. 

Selain Andi Putra, M Saleh juga menyerahkan uang Rp500 juta kepada anggota DPRP lainnya yakni Musliadi, agar APBD 2017 segera disetujui. Penyerahan dilakukan di gedung DPRD Kuansing, setelah Mursini bertemu Musliadi dan anggota dewan lainnya.

Uang lainnya dikeluarkan kembali pada rapat pembahasan dan pengesahan RAPBD-P Kuansing menjadi APBD-P 2017, sebesar Rp150 juta  Mursini kembali memerintahkan Saleh menyerahkan kepada saksi Rosita Ali di Jalan Perumnas Teluk Kuantan.

Berdasarkan perhitungan auditor, terhitung uang yang diperintahkan terdakwa dikeluarkan kepada saksi Muharlius dan M Saleh, senilai lebih kurang Rp1.550.000.000 berasal dari 6 kegiatan yang dikelola keduanya. Hasilnya tidak sesuai dengan peruntukkan penganggaran kegiatan dan mengakibatkan kerugian negara Rp7.451.038.606.***