Sst..! Polisi selidiki Kepala Daerah dan Perusahaan perambah hutan

Ilustrasi | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alyus mencurigai adanya kongkalikong antara Kepala Daerah, Instansi terkait dan Perusahaan di sejumlah kabupaten di Riau, dalam menerbitkan izin tanpa prosedur dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).
Akibatnya, perambahan hutan alam yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan lokal dan asing makin meluas.
Untuk membantu Mabes Polri, maka Polda Riau yang sebelumnya juga telah mengantongi nama pejabat yang terindikasi keterlibatan dalam memberikan izin tanpa prosedur itu, akan segera memberikan hasil penyelidikan mereka ke masyarakat.
Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan Minggu (23/11/14)mengatakan, sebelum Mabes Polri memerintahkan hal itu, pihaknya sudah memiliki beberapa nama pejabat dan pengusaha perkebunan yang kerap melakukan perambahan hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan disertai asap yang menimbul banyak efek negatif.
"Dalam menerbitkan izin itu, kan ada prosedur, jadi ada beberapa yang tak melalui prosedur yang ditentukan, itu tengah kita selidiki," ujar Dolly.
Dolly mencontohkan, seperti PT National Sago Prima (NSP) di kabupaten Kepulauan Meranti, 3 orang petingginya menjadi tersangka sebagai pelaku kejahatan lingkungan yang berdampak negatif sangat besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
"Tetap akan kita selidiki dinas terkait. Sementara masih 3 tersangka dari pihak perusahaan," terangnya.
Dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan ini, Dolly mengajak masyarakat dan instansi lain bekerjasana sebagai langkah pencegahan dan penindakan, baik berupa informasi maupun bukti dan data yang akurat.
"Polisi akan bisa lebih maksimal, tapi juga membutuhkan informasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan," kata Jenderal bintang satu ini.
Selain itu, Dolly mengeluhkan banyaknya versi terkait mapping hutan dan perkebunan yang menjadi acuan, sehingga timbulnya berbagai masalah dan konflik lahan. "Ini sangat penting, pemataan lahan harus satu, jangan ada tumpang tindih, sehingga menjadi peta 1 komando," pungkas Dolly. [Pan]