Acara Resepsi Pernikahan di Pekanbaru Dilarang

Curhat Pelaku Usaha Pernikahan: Periuk kami distop, Mall kok dibuka!

Ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Larangan menggelar Resepsi Pernikahan di Pekanbaru selama 14 hari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Surat Edaran (SE) dalam rangka menekan menekan tingginya penyebaran wabah Covid19, diprotes oleh kelompok pelaku usaha Resepsi Pernikahan.

Menurut mereka, selain membuat omzet turun drastis dan proses usaha mereka berantakan, larangan tersebut juga dinilai tidak konsisten dan adil jika bertujuan menurunkan dan mencegah penularan wabah. Pasalnya, dalam Surat Edaran itu, justru Pemko memperbolehkan Pusat-Pusat Perbelanjaan (Mall) dibuka.

Salah seorang Pengusaha Dekorasi Pernikahan di Pekanbaru bernama Ariadi Mandala Putra, menceritakan protes dan keluh kesahnya melalui video berdurasi 5 menit yang diposting di akun instagramnya @royalwoodswedding, pada Senin (31/05/21) kemarin.


Dalam video curhatannya, Ariadi menyampaikan keluh kesahnya termasuk rekan-rekannya di Asosiasi Usaha Dekor Pernikahan terhadap salah satu poin dalam Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 1775/STP/SEKR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 bahwa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 31 Mei hingga 13 Juni 2021, Pemerintah Kota (Pwmko) Pekanbaru tak mengizinkan digelarnya acara Resepsi Pernikahan baik di dalam maupun di luar Gedung Pertemuan.

"Kami mengerti bahwa larangan itu (Resepsi Pernikahan) tujuannya baik untuk pengendalian penyebaran virus Covid19. Kami mengerti bahwa tingkat dan kenaikan wabah di Pekanbaru ini sangat membludak. Namun, merasa ada ketidakadilan. Dalam surat keputusan (Surat Edaran, red) di poin B yang saya baca, dinyatakan bahwa Mall (Pusat Perbelanjaan) boleh beroperasional dengan catatan diperketat dan boleh beroperasional sampai jam 9 malam. Kenapa Mall boleh dibuka, Pak?," beber Ariadi.

Ariadi lebih lanjut mempertanyakan dengan menyebut jumlah karyawannya yang terdampak ekonomi akibat larangan itu.

"Apa kami tidak punya karyawan? Kalau kami, di Tim saya saja ada 38 orang jumlahnya (karyawan). Tanggal 23 Mei kemarin kami memahami, wedding dilarang Mall ditutup 3 hari. Nah, sekarang, wedding dilarang, Mall dibuka. Apa salahnya kami diundang diajak berdiskusi seperti baiknya," curhat Ariadi.

Ia menegaskan, bahwa hidup keluarga dan karyawannya bergantung kepada usaha tersebut. "Kalau dikumpulkan seluruh Pendekor yang ada di Pekanbaru, jumlah karyawannya lebih atau sama minimal dengan jumlah karyawan yang ada di Mall," ujarnya.

Lebih lanjut, Ariadi memaparkan dampak larangan sepihak tersebur terhadap pengaturan acara-acara pernikahan yang melibatkan banyak pihak. Larangan iru menurutnya, membuat pengaturan jadwal dan pengaturan acara pernikahan menjadi semwarut.

"Kemudian, pihak hotel atau gedung akan kusut menentukan jadwal wedding. Karena penentuan wedding ini, yang kami tahu sekitar 6 bulan prosesnya dan terkait banyak vendor di dalamnya. Kenapa tiba-tiba diberhentikan dan langsung kacau semuanya," tegasnya berapi-api.

Pihaknya sangat kecewa karena tidak diundang untuk berdiskusi untuk mencarikan solusi namun Mall (boleh) buka dengan aturan yang lebih ketat.

"Kami bisa membuat wedding dengan aturan yang lebih ketat! Tapi jangan periuk nasi kami dihentikan secara sepihak!," teriaknya.

Terkait larangan resepsi pernikahan ini, beredar kabar, sebelum Edaran tersebut dikeluarkan, Walikota Pekanbaru telah mengumpulkan sejumlah Pemilik maupun Pengelola Gedung Pertemuan, khususnya Gedung Resepsi Pernikahan Adat Batak. Beritariau.com beberapa hari lalu mendapatkan foto absensi pertemuan tersebut.


Namun Video curhatan Ariadi selaku Pengusaha Dekorasi Pernikahan ini memaparkan bahwa tidak semua pelaku Usaha Resepsi Pernikahan diajak berdiskusi. Video tersebut juga membeberkan adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid19 lantaran diperbolehkannya tetap beroperasional. (red)