Beritariau.com, BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja mencapai Rp2,223 triliun. Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, menegaskan anggaran daerah harus dikelola secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi deretan angka dalam dokumen perencanaan.

Penegasan itu disampaikan Misharti saat membacakan pidato Bupati Kampar dalam penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang RAPBD Kabupaten Kampar 2027 pada sidang paripurna DPRD Kampar, Senin (19/10/2026).

Dalam pemaparannya, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp2,188 triliun. Sementara itu, belanja direncanakan mencapai Rp2,223 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp35 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama. Dengan skema itu, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp35 miliar sehingga posisi pembiayaan anggaran menjadi berimbang.

Misharti menekankan, penyusunan RAPBD 2027 harus diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan fiskal daerah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang efektif dan produktif, serta pembiayaan yang terukur dan akuntabel.

Prinsip tersebut menjadi penting agar setiap program yang dibiayai APBD memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PAD Ditargetkan Rp572,787 Miliar

Dalam rancangan RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar ditargetkan mencapai Rp572,787 miliar. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Namun, optimalisasi PAD tetap harus memperhatikan iklim investasi agar upaya meningkatkan pendapatan tidak menghambat aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, dengan proyeksi mencapai Rp1,614 triliun.

Besarnya ketergantungan pada pendapatan transfer menunjukkan pentingnya koordinasi antara Pemkab Kampar, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan.

Belanja Daerah Capai Rp2,223 Triliun

Dari sisi pengeluaran, RAPBD Kampar 2027 merencanakan belanja daerah sebesar Rp2,223 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1,821 triliun, belanja modal Rp18,868 miliar, belanja tidak terduga Rp9 miliar, serta belanja transfer Rp374,306 miliar.

Komposisi belanja tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan bersama DPRD. Pemerintah daerah dituntut memastikan alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mendukung program prioritas dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Misharti berharap pembahasan RAPBD bersama legislatif dapat mempertajam sasaran penggunaan anggaran, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

Eksekutif dan Legislatif Diminta Perkuat Sinergi

Misharti juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar pembahasan RAPBD berlangsung efektif dan tepat waktu.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta proaktif dan memberikan dukungan penuh selama pembahasan bersama komisi maupun Badan Anggaran DPRD.

Keterbukaan informasi, koordinasi intensif, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan kesepakatan anggaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misharti berharap RAPBD 2027 nantinya mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan keselarasan kerja antara kepala daerah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD tidak hanya berfokus pada besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga pada ketepatan prioritas, kualitas pelaksanaan program, serta dampak nyata pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Kampar. (*)