Kunlap Perdana, Komisi I DPRD Pekanbaru Datangi Dinas Satu Pintu

Penulis : admin | Senin, 11 November 2019 - 21:26 WIB

PERTEMUAN - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, melakukan kunjungan lapangan dan pertemuan silaturahmi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Senin (11/11/19) | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, melakukan kunjungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Senin (11/11/19). Kunjungan Lapangan (Kunlap) dari Komisi yang membidangi masalah Hukum, Perundang-undangan serta perizinan ini, perdana dilakukan.

Kunlap diketuai oleh Doni Saputra, Wakil Ketua Komisi I, Krismat Hutagalung, Sekretaris Komisi I, Muhammad Isa Lahamid dan didampingi anggota diantaranya Aidil Amri, Zainal Arifin, Firmansyah, Victor Parulian, Indra Sukma dan Ida Yulita Susanti.

Dalam Kunlap itu, para wakil rakyat yang ada di Komisi I itu disambut oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Rudi Juliandi serta Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Said Riza Fantoni.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra mengatakan, kunjungan yang dilakukan komisi I saat ini tak lain adalah kunjungan silaturahmi ke mitra Komisi I salah satunya DPMPTSP Kota Pekanbaru.

"Kebetulan Dinas Satu Pintu adalah mitra kerja kita. Kami berharap untuk 5 tahun kedepan kita bisa bekerjasama saling menguatkan dan saling sharing serta bertukar informasi," ucap Doni.

Doni mengatakan jika kunjungan Komisi I kali ini sifatnya hanya silaturahmi saja. Hal ini untuk memperkenalkan diri sehingga kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dan bersinergi.

"Jadi kalau misalnya kami mengundang jangan pandang kami ini garang. Kalau kami panggil datang dan bisa luangkan waktu dan serta bertukar informasi kepada kami. Agenda pembahasan kerja selanjutnya akan dibahas melalui Komisi," ucap Doni.

Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Krismat Hutagalung, mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin digalinya. Terutama masalah informasi perizinan dengan sistem dengan alat bantu.

"Kita mau tahu pelayanan masing-masing stand kalau lengkap syarat berapa lama? contohnya urus IMB. Soalnya ada warga saya mengurus yang keluar izin pelaksanaan sekarang minta kutipan IMB. Padahal sudah diurus, sudah di daftar seminggu lalu tak juga berhasil," ungkap politisi Hanura tersebut.

Krismat juga mempertanyakan tentang persoalan tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru. Menurutnya, dengan icon Pekanbaru Kota Madani ada daya tarik wisata hiburan malam disana.

"Kita perlu tahu izin dari tempat hiburan malam ini sampai jam berapa? pengawasannya seperti apa? Jangan kita turun nanti mempermalukan diri kita sendiri karena kita bermintra sebelum kami ambil langkah," terang Krismat.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian. Politisi dari PDI P ini juga mempertanyakan izin pujasera yang menyediakan tempat karaoke serta izin ruko yang dijadikan hotel dan diduga jadi sarang peredaraan narkoba dan prostitusi.

"Karena kami pas turun reses bukan minta dibangun infrastruktur, mintanya unik, anaknya rusak gara-gara hotel holiday. Karena anak mereka hancur gara jadi pencandu narkoba di hotel itu," cetus Victor.

Senada juga pertanyaan dari Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid. Politisi dari PKS ini meminta penjelasan izin yang sudah keluar dan berapa izin yang sudah dikeluarkan serta yang belum terkoneksi.

"Jadi kita ada dasar dari pertanyaan masyarakat. Kalau masyarakat bertanya kita jadi tahu. Kalau ditanya masyarakat satu pintu urus apa saja. Kita jawab apa bingung karena kita belum terima data," terang Isa.

Dijelaskan Isa, saat ini masih ada beberapa izin diurus melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Dari hasil bincang dan diskusinya bersama warga yang datang di DPMPTSP Kota Pekanbaru, ada suami istri sudah paruh baya mengurus kembali izin pangkalan LPG nya. Warga disuruh ganti timbangan dan peningkatan racun api.

"Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Kadis bisa hadir untuk menindaklanjuti program kerja di pertemuan berikutnya," pintanya.

Termasuk permintaan adanya ruangan ruangan sholat di sekitaran DPMPTSP Kota Pekanbaru. "Kalau lihat kondisi tadi, ruangan sholat berada sedikit jauh dari lokasi. Kalau bisa ada space sholat di sekitar layanan," pintanya lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya, Zainal Arifin bertanya aktivitas layanan MPP sudah dimulai sejak berapa lama. Sebab, dari informasi di Kota Bogor, MPP Pekanbaru menjadi rekomendasi perizinan terhadap kota-kota lainnya.

"Kita dapat informasi di Bogor, katanya MPP Pekanbaru bagus. Kita sudah banyak referensi ternyata buat di daerah lain. Selanjutnya kita lalukan pendalaman di ruang komisi agar lebih sinergi lagi," tuturnya.

Menjawab itu, Kabid Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Rudi Juliandi, mengatakan saat ini MPP Pekanbaru memiliki 182 jenis pelayanan perizinan serta ada 96 layanan.

"MPP Pekanbaru sudah menjadi icon di Provinsi Riau. Karena di Riau Kabupaten/Kota MPP cuma ada di pekanbaru. Efek domino perizinan ini, banyak perhotelan dibangun. Baru-baru ini kami menerima kunjungan dari DPRD Solok Selatan," ungkap Rudi.

Mengenai izin hiburan, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Said Riza Fantoni, berenana akan turun ke lokasi untuk mengecek keberadaan tersebut.

"Karena sampai sekarang belum ada pengaduan dan kita baru dapat informasi ini. Terimakasih atas informasinya pak kami akan tindaklanjuti," bebernya.

Untuk menjawab pertanyaan lainnya, DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Komisi I akan mengagendakan pertemuan berikutnya dengan menghadiri Kepala Dinas yang diagendakan di Ruang Komisi I DPRD Pekanbaru. [bam]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :