Warga RW 06 Rejosari Keluhkan Lambannya Pengurusan KTP elektronik

Penulis : admin | Kamis, 07 November 2019 - 23:41 WIB

SWAFOTO - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE, berswafoto bersama warga usai menggelar reses | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Proses lambannya pengurusan KTP elektronik (e-KTP) masih menjadi isu sentral ditengah masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam reses I tahun 2019, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Hanura, Zulfahmi SE, menampung berbagai persoalan pengaduan warga.

Reses yang digelar di Jalan Budi Rahayu, RW 06, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Kamis (07/11/19) siang, mengadukan penjelasan bagaimana mekanisme proses kepengurusan KTP elektronik.

"Kita berharap pelayanan publik tolong di pantau pelayanan publik seperti kepengurusan KTP dan KK. Karena ini senjata administrasi kalau ngga ada KTP kita dipersulit mengurus segala hal," Kata tokoh masyarakat, Tengku Muslim Tambusai, dalam sesi tanya jawab reses yang digelar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE.

Menjawab pertanyaan tersebut, Zulfahmi menjelaskan bahwa persoalan KTP elektronik ini tentunya akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi dirinya. Dia akan membawa persoalan ini dalam Rapat Paripurna Laporan Reses agar segera diakomodir oleh Pemko Pekanbaru.

Soal lamanya pelayanan dalam mengurus dokumen kependudukan e-KTP sangat kita sayangkan. Dan pastinya ini akan menjadi catatan kami di DPRD untuk bisa segera dicarikan solusinya oleh pemerintah," ucapnya.

Masih kata Zulfahmi, dari informasi yang ia terima, Jatah blanko, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Sehingga sejak pertama diterapkannya program e-KTP oleh pemerintah, selalu menimbulkan persoalan.

"Memang semua daerah menurut informasi yang saya terima hanya dapat jatah blanko terbatas, termasuk di Pekanbaru. Padahal kebutuhannya sangat besar," ungkap Zulfahmi.

Oleh sebab itu, Politisi Hanura ini mengingatkan Disdukcapil agar memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Ini perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga jangan sampai membuat masyarakat kebingungan. Kenapa membuat e-KTP itu selesainya bisa 2-3 bulan bahkan bertahun," imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi, menyebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan reses ini merupakan wadah untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Melalui kegiatan reses, setiap anggoata DPRD dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang diwakilinya untuk mendengarkan masukan dan aspirasi, terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.

"Aspirasi dan masukan yang diperoleh, merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenanganya," pungkasnya. [bam]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :