Reses Jepta Sitohang

Masalah KTP Elektronik Jadi Sorotan Warga Payung Sekaki Pekanbaru

Penulis : admin | Rabu, 06 November 2019 - 20:46 WIB

TANYA JAWAB - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Jepta Sitohang, membuka sesi tanya jawab reses yang digelar di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Rabu (06/11/19) petang | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Darman Simamora, menyampaikan keluhan saat Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Jepta Sitohang, membuka sesi tanya jawab reses yang digelar di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Rabu (06/11/19) petang.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, Darman mengungkapkan sistem birokrasi Administrasi Penduduk (Adminduk) yang tidak jelas setiap tahunnya. Ketidakjelasan itu dia sebutkan saat mempertanyakan proses kerja percetakan KTP elektronik (e-KTP) dalam perekaman yang dilakukan pada Bulan Januari 2019.

Bahkan Darman blak-blakan mempertanyakan hal itu ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang ada di Kecamatan Payung Sekaki.

"Orang pihak Kecamatan itu malah jawab tak tahu kapan selesai. Saya tanya Disdukcapil kenapa lama? alasannya blanko habis. Kalau bisa KTP ini dibenahi lah. Blangko habis atau kurang ya di segerakan lah (diadakan,red)," cetus Darman, saat menyampaikan aspirasinya.

Menjawab keluhan masyarakat itu, Politisi perempuan dari Partai Demokrat tersebut mengatakan, bahwa masalah pembuatan KTP Elektronik bukan hanya terjadi di Kota Pekanbaru saja. Bahkan, seluruh Indonesia juga mempunyai kasus yang sama.

"Pengadaan Blangko KTP elektronik ini dari Pemerintah Pusat pak. Bahkan kita di daerah sifatnya menunggu kiriman ketersediaan blangko yang dijatah. Anggota keluarga saya saja yang tinggal dirumah pun masih menunggu. Sudah satu tahun belum selesai," Kata Jepta, dalam jawaban penyampaian resesnya.

Jepta mengungkapkan, keluhan masyarakat di Kelurahan Payung Sekaki, Pekanbaru, paling dominan adalah masalah sistem drainase yang buruk. Buruk serta kecilnya sistem drainase itu menyebabkan penyumbatan dan limpahan banjir saat intensitas hujan tinggi.

"Untuk masalah sistem drainase ini akan sampaikan ke dinas PUPR. Dan masyarakat kita minta berkoordinasi dengan RT jalan mana yang mengalami penyumbatan. Kami akan perjuangkan," tegas Jepta.

Keluhan warga lainnya yakni mengenai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lemah hingga bantuan bagi anak sekolah yang kurang mampu menjadi catatan dan ditampung oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ini.

Jepta yang saat ini duduk di DPRD Kota Pekanbaru membidangi masalah Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, dalam waktu dekat ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui mitra kerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pekanbaru.

RDP itu guna menjawab persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Kota Pekanbaru saat ini. Apalagi, dia sudah melakukan koordinasi ke Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu mempertanyakan sistem penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Non Tunai bagi masyarakat tidak mampu. 

"Saya sudah tanya ke koordinator Sumatera 1 yang menangani PKH ini, bagaimana teknis penyalurannya, mereka menjawab data yang ada pada mereka di tandatangani Walikota itulah yang dilayani pusat. Berarti data yang ada didaerah kita perlu kita perjuangkan. Perlu sinergi RT RW mendata warga kurang mampu," ungkap Jepta.

Reses ini didampingi oleh Lurah Bandar Raya, Herman Yunus. Dalam reses itu warga berharap DPRD dapat menampung semua keluhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerah Payung Sekaki. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :