Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah diminta memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi geografis daerah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus agar program nasional tersebut tidak hanya berjalan di wilayah perkotaan dan daratan.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat mengikuti rapat monitoring percepatan pelaksanaan MBG kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026).

Muzamil mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Kepulauan Meranti menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, air bersih, listrik, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan pangan dan tenaga profesional.

Menurutnya, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh hanya mengejar penambahan jumlah dapur. Kesiapan fasilitas, kualitas pelayanan, serta pemenuhan standar operasional harus menjadi perhatian utama.

Ia juga meminta pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang koordinasi khusus untuk membahas persoalan yang dihadapi daerah kepulauan sebelum memperluas operasional SPPG.

Persoalan distribusi bahan pangan turut menjadi sorotan. Pengiriman telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging menuju wilayah kepulauan berisiko memengaruhi kualitas bahan makanan. Karena itu, Muzamil mendorong penguatan pengadaan pangan lokal agar kebutuhan dapur MBG dapat terpenuhi secara lebih efektif.

Selain itu, rencana penerapan sistem pelayanan prasmanan di sekolah perlu dikaji dengan mempertimbangkan jumlah siswa, kebersihan, pengaturan antrean, serta waktu istirahat agar tidak mengganggu kegiatan belajar.

"Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka," tegas Muzamil.

Ia juga mendukung pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, sepanjang berdasarkan pemeriksaan dan rekomendasi pihak berwenang. Pengawasan harus melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pengawasan, serta evaluasi terhadap operasional SPPG.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, memaparkan kebijakan terbaru BGN, termasuk tambahan 87 SPPG untuk Provinsi Riau. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menjangkau wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Muzamil berharap kebijakan tersebut turut mengakomodasi Kepulauan Meranti sehingga anak-anak di pulau-pulau terluar tidak tertinggal dalam memperoleh layanan pemenuhan gizi.

Ia menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti mendukung penuh program MBG karena tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi dan penanganan stunting, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, pemerataan program harus disertai solusi atas kendala geografis dan infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga pelosok kepulauan. (*)