Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pemprov Riau mengusulkan tambahan kuota Bio Solar sebesar 99.700 kiloliter (KL). Sementara untuk Pertalite, tambahan kuota yang diajukan mencapai 99.556 KL.

"Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas," kata Ismon di Pekanbaru, Sabtu (5/9/2026).

Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM biasanya terjadi menjelang akhir tahun. Aktivitas masyarakat, transportasi, hingga distribusi barang cenderung meningkat sehingga kebutuhan BBM juga ikut mengalami kenaikan.

Karena itu, tambahan kuota diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pasokan BBM tetap terjaga dan antrean panjang di SPBU dapat ditekan.

"Namun realisasi pengajuan penambahan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite tersebut tergantung pihak BPH Migas. Karena realisasi penambahan kuota tersebut juga tergantung kemampuan APBN," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas ESDM Riau terus berkoordinasi dengan pihak penyalur BBM untuk memastikan distribusi di lapangan berjalan lancar.

Koordinasi dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga, terutama untuk mengantisipasi munculnya antrean kendaraan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga," tegas Ismon.

Ismon memastikan ketersediaan Pertalite saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila konsumsi meningkat signifikan, khususnya saat memasuki periode libur panjang akhir tahun.

Pemprov Riau berharap tambahan kuota yang diajukan dapat segera mendapat persetujuan sehingga pasokan BBM bersubsidi di daerah tetap aman dan masyarakat tidak kembali menghadapi antrean panjang di SPBU. (*)