Beritariau.com, Pekanbaru‎ - Sungguh ironis! Saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) provinsi Riau ke 59 tahun pada Selasa 9 Agustus kemarin, Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman memberikan penghargaan kepada puluhan tokoh melayu. Namun, disaat peringatan hari jadi yang mengusut tema "Go IT" (Informasi Teknologi) itu‎, meteran listrik di gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Jalan Diponegoro dicabut PT PLN.

Alasannya klasik yakni duit. ‎Pasalnya, listrik di Gedung tempat berkumpulnya para tokoh pengembangan budaya melayu itu telah menunggak pembayaran tagihan selama 6 bulan ‎yang mencapai Rp30 jutaan yang hingga kini belum dibayarkan pihak LAM.

Usut punya usut, ternyata LAM Riau mengaku tak punya dana operasional yang biasanya disediakan oleh anggaran pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Riau.‎

Bendahara Umum LAM Riau, Isharuddin membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, pemutusan listrik gedung LAM Riau dilakukan PLN pada, Selasa siang (09/08/16) atau tepatnya pada hari jadi Provinsi Riau.

"Selasa siang sekitar pukul 11.00 wib orang sekretariat telfon kalau listrik dan meteranya dicabut PLN. Ada tiga meteran yang dicabut, gedung utama, mushalla dan rumah penjaga gedung LAM. Ini pertama kali dalam sejarah listrik gedung LAM diputus karena tidak membayar," ujarnya.

Dijelaskan Isharuddin, pemutusan listrik ini memang dilakukan PLN lantaran LAM tak bisa membayar tagihan yang diminta PLN selama 6 bulan.

"Kami tidak punya dana operasional sehingga tidak bisa membayarkan tagihan sebesar Rp30 juta itu," tandasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat pemutusan listrik terjadi, dirinya langsung menghubungi Ketua LAM Al Azhar dan beberapa pengurus lainnya.

"Siang itu juga saya telfon orang Biro Umum Pemprov Riau, memberitahukan kabar ini. Alhamdulillah sore harinya sekitar pukul 16.30, meteran listrik sudah dipasangkan lagi," ucapnya.

Kendati hanya berlangsung beberapa jam sambungnya, kejadian ini merupakan tamparan keras bagi LAM. Mengingat selama ini lembaga yang menjadi kebanggaan untuk pengembangan budaya dan pemikiran melayu itu tersebut selalu mendapat bantuan Pemerintah.‎

"Kita sudah konfirmasi ke Pemda, ada anggaran Rp2 miliar untuk LAM, tapi itu tak bisa dicairkan karena regulasi tidak membolehkan. Menurut Pemda aturan dana hibah itu boleh diberikan setiap tahunnya kepada lembaga atau organisasi yang dibentuk melalui undang-undang," tandas Isharuddin.

Kendati demikian, LAM Riau sudah meminta jaminan kepada Pemprov Riau melalui Biro Umum untuk membantu dana operasional khususnya listrik sampai akhir tahun.

"Mereka (Biro Umum) jamin listrik kita sampai akhir tahun ini. Mereka yang bayarkan," pungkasnya.‎ [red]