Beritariau.com, Siak - Kebijakan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui sistem XStar dan mekanisme sub-penyalur berdampak serius bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Siak. Warga kini kesulitan mendapatkan BBM, sementara antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyebutkan bahwa stok BBM di daerahnya sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, distribusi menjadi masalah utama setelah pelangsir tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi, padahal selama ini mereka berperan penting menjangkau wilayah terpencil.

“BBM aman, tapi penyalurannya terganggu. Masyarakat di kampung justru kesulitan karena pelangsir tidak bisa beroperasi,” ujarnya usai rapat Forkopimda, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Siak yang luas dan menantang membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan secara instan. Jarak kampung ke SPBU berkisar 5 hingga 80 kilometer, bahkan ada wilayah seperti Teluk Lanus yang harus ditempuh hingga tujuh jam perjalanan menggunakan perahu.

Dampaknya mulai dirasakan di berbagai sektor. Aktivitas pertanian dan perkebunan terhambat, mobilitas masyarakat terganggu, hingga kegiatan ekonomi tersendat. Bahkan, di beberapa lokasi sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas SPBU.

Afni mengungkapkan lebih dari 50 kampung dan kelurahan terdampak, sementara ratusan pelangsir yang sebelumnya menjadi ujung tombak distribusi kini tidak lagi beroperasi.

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Kabupaten Siak akan menyurati BPH Migas untuk meminta relaksasi kebijakan. Salah satu usulan yang diajukan adalah pemberian kewenangan sementara kepada kepala daerah untuk menerbitkan izin bagi pelangsir, disertai pendataan dan pengawasan ketat.

Selain itu, pelangsir diusulkan tetap dapat menyalurkan BBM subsidi sesuai kebutuhan kampung, sembari menunggu pembentukan sub-penyalur resmi dipercepat.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Afni juga telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI Komisi XII bidang ESDM, Iyet Bustami, guna mendorong perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, berpotensi memicu gangguan sosial dan ekonomi yang lebih luas di wilayah Siak.

“Kami berharap ada solusi cepat karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah pelosok,” tegasnya. (*)