Beritariau.com, Jakarta — Kementerian Agama Republik Indonesia memberangkatkan 2.199 dai ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta kawasan perbatasan di seluruh Indonesia. Mereka akan bertugas selama Ramadan hingga Idulfitri dalam rangka memperkuat kehidupan beragama dan ketahanan sosial masyarakat.

Pelepasan dilakukan secara hybrid dan dipusatkan di Jakarta, Senin (16/2/2026), dengan melibatkan jajaran Ditjen Bimas Islam, Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia, serta mitra strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Muchlis M. Hanafi, menegaskan bahwa Program Dai 3T merupakan bagian dari kebijakan nasional penguatan kehidupan beragama.

“Negara hadir bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pembinaan ruhani dan penguatan ketahanan moral masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah 3T dan perbatasan adalah beranda depan bangsa, tempat ketahanan ideologi dan nasionalisme diuji. Pengiriman dai dinilai penting untuk memperkuat nilai keagamaan yang moderat, mencegah radikalisme dan ekstremisme, serta menjaga harmoni sosial.

Program yang telah berjalan lima tahun ini dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan mitra dakwah. Kemenag menyiapkan sistem dan kebijakan, sementara BAZNAS, LAZ, dan ormas mitra memperkuat dukungan lapangan sehingga tercipta ekosistem dakwah nasional yang berkelanjutan.

Para dai tidak hanya menyampaikan ceramah, tetapi juga berperan sebagai penggerak literasi Al-Qur’an, pembina karakter, pendamping keluarga, serta agen pemberdayaan ekonomi umat. Dakwah yang diusung menekankan pendekatan yang menenangkan, inklusif, dan membangun optimisme kebangsaan.

Program Dai 3T akan berlangsung selama 32 hari, mencakup Ramadan hingga Idulfitri. Selama bertugas, para dai mendapatkan pendampingan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta dukungan logistik sebagai bagian dari program nasional.

“Para dai adalah wajah Islam dan wajah negara di pelosok negeri,” tegas Muchlis.

Melalui program ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pembinaan keagamaan menjangkau hingga wilayah terluar Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun ketahanan bangsa berbasis nilai-nilai agama yang moderat dan membumi. (*)