Beritariau.com, Pekanbaru - Maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yang masuk ke Riau dari luar negeri melalui perairan meresahkan masyarakat. Bahkan, Indonesia khususnya propinsi Riau dinobatkan sebagai wilayah darurat narkoba.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap adanya kerjasama semua pihak untuk memperkuat penjagaan di daerah pesisir Provinsi Riau yang selama ini sangat rentan jadi pintu masuk penyelundupan narkoba dari luar Indonesia.‬

‪"Pesisir Riau panjang, pelabuhan tikus (pelabuhan tak resmi ) dan sungai-sungai kecil juga banyak, jadi sangat mudah masuknya narkoba," ujar Arsyadjuliandi Rachman usai mengikuti pemusnahan Sabu 46,5 kilogram oleh Polda Riau di halaman kantor Gubernur Riau, Senin (20/04/15).

Politisi partai Golkar ini mengaku perlu dilakukan strategi bersama baik kemanan maupun pertahanan di kawasan pesisir dan pulau terluar yang menjadi wilayah rawan aktivitas penyelundupan narkoba.‬

‪Kerja sama itu, kata Andi Rahman, disinergikan seluruh pemerintah daerhan di Riau bersama aparat TNI-Polri serta instansi terkait sangat penting agar masalah ini jangan dibebankan kepada satu pihak saja.‬

‪"Kalau perlu kita menganggarkan dana untuk kapal cepat agar bisa mudah mengontrol daerah pesisir, karena kalau patroli pasti butuh kendaraan," jelas Andi.‬

Tak hanya itu, mantan anggota DPR RI ini juga mengaku, dalam memerangi peredaran narkoba dimasyarakat apalagi generasi muda, perlu dilakukan perawatan terhadap orang yang ketergantungan barang haram tersebut.

"Salah satunya dengan mendukung penuh program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang memulai program rehabilitasi 100 ribu pencandu narkoba di Riau," kata dia.

‪Sebab, lanjut Andi, BNN sudah menganggarkan untuk membangun kantor sendiri dan rehabilitasi. "Kita akan siapkan lahan, dan informasi dari BNN dan dinas kesehatan bahwa Kabupaten Kampar kelihatannya akan siapkan lahan, tentu nanti kita mendukung dan mendorong hal itu," katanya.‬

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Suparman. Dia meminta Pemerintahan pusat ditangan presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan wilayah pesisir dan pulau terluar di Riau.

Pasalnya, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), ilegal Fishing, serta penyelundupan barang ilegal selama ini banyak dilakukan melalui jalur perairan.

"Kebijakan pemerintah pusat, harus sampai ke sini (Riau), seperti fasilitas infrasutuktur. Padahal, kita juga punya keinginan mengamankan daerah kita dari hal yang bertentangan dengan hukum, namun pemrintah kurang memperhatikan itu," ujar Suparman, Senin (20/04/15).

Menurut Politisi partai Golkar ini, sebagai upaya membantu aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba, dapat dilakukan dengan menguatkan sistem keamanan di perairan. Namun apalah daya, pemerintah pusat seolah tidak berfungsi.

Sebab, kata dia, dibutuhkan perhatian khusus terhadap wilayah pesisir dan pulau terluar seperti perairan Dumai dan Pulau Jemur yang berada di perairan Selat Malaka, dan pesisir lainnya di Riau yang menjadi akses para pelaku narkoba.

"Harus ada sebuah sikap dari pemerintah pusat dan daerah agar memahami wilayah kita secara utuh.

Pulau jemur ini terluar, negara harus aktif, kita sangat risih melihat narkoba itu masuk ke Riau dari jalur laut itu," ketus Suparman.

Suparman juga menilai, perairan Riau menjadi salah satu jalur tikus bagi para bandar dan pengedar narkoba dari Luar Negeri, hal itu tentunya menjadi momok yang sangat menakutkan dan perusak generasi penerus bangsa.

"Masak tidak ada sebuah solusi. Kita butuh infrastruktur yang mendukung, seperti patroli kapal cepat, TNI AL kita harus menggunakan kapal yang canggih," jelas Suparman.

Suparman sangat menyayangkan TNI AL dan polisi perairan di Riau tidak memiliki kapal yang modern untuk mengamankan laut dari segala macam kejahatan seperti peredaran narkotika, bongkar muat barang-barang penyelundupan dan kekhawatiran ancaman dari luar negeri.

"Saat ini hanya ada kapal yang sangat tradisional, bagaimana mau perang kalau seperti ini, kita malu. Bangsa besar apa ini, kita harus menyelamatkan wibawa negara, ini yang harus sangat diperhatikan pemerintah," pungkas Suparman. [Pan]