Polisi Berdalih Sanksi Administrasi

Yayasan Lingkungan Kecewa Kinerja Polda Riau Terkait 2 Laporan Limbah PKS

ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - DPD Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) Provinsi Riau mempertanyakan kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait 2 (dua) laporan dugaan kerusakan lingkungan yang dilayangkan.

Ketua DPD YLBHR Riau, Jekson Sihombing diundang oleh pihak Polda Riau untuk membahas tentang dua laporan tersebut, pada Kamis (06/01/22). Seharusnya, di hari yang sama, YLBHR berencana menggelar unjuk rasa terkait penanganan laporan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

"Kita diundang berdiskusi dan meminta supaya jangan aksi dulu. Kita hormati undangan itu dengan niat untuk mendapat informasi tentang penanganan perkara secara transparan dan prosedural," ujar Jekson yang datang memenuhi undangan bersama Sekretarisnya, Nardo Pasaribu.

Pada pertemuan dengan penyidik Ditreskrimsus itu, Jekson tidak mendapat penjelasan seperti yang diharapkan. Penyidik hanya menyampaikan dalih bahwa penyelesaian perkara di ranah sanksi administratif.

"Kita tahu, peristiwa kerusakan lingkungan harus diselesaikan secara administratif. Tetapi itu bukan kewenangan kepolisian. Ada instansi terkait di pemerintahan yang menentukan soal Administratif itu," kata Jekson.

Laporan tersebut, tentang dugaan kelalaian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam pengolahan limbah cair, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Laporan disampaikan setelah sanksi administratif yang dikeluarkan pemerintah belum dijalankan perusahaan.

"Maka dengan dasar inilah, kita berkeyakinan sanksi pidana sudah dapat ditegakkan sesuai UU Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja," tandas Jekson.

Pertama, YLBHR melaporkan pencemaran sungai yang diduga akibat kelalaian Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) PT. Kampar Tunggal Agrindo (KTA) pada Jumat (15/10/2021). Laporan ini terkait jebolnya tanggul penampung limbah cair pabrik, sehingga meluber dan menyebabkan ikan mati secara massal di Sungai Sipano Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Jumat (17/9/2021).

Tiga hari kemudian, YLBHR melaporkan PKS PT. Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) pada Senin (18/10/2021). Kasusnya mirip dengan PKS PT. KTA. Tanggul limbah cair pabrik yang berlokasi di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini jebol pada Oktober 2020. Selain itu, pabrik juga diduga membuang limbah berbahaya ke tanah tanpa proses pengolahan.

"Tahun lalu sekitar bulan Oktober 2020, empat kolam limbah milik PT SIPP jebol dan diduga penyebab tercemarnya lingkungan sekitar pabrik dan anak sungai. Dan tahun ini, kembali terjadi pencemaran limbah seluas kurang lebih 9.000 meter persegi ke wilayah kebun masyarakat sekitar," ujar Nardo usai menyerahkan laporan tersebut, Senin (18/10/21) lalu.

Jekson mengatakan, laporan dibuat bukan seketika peristiwa terjadi. Mestinya hal ini menjadi pertimbangan penyidik untuk menangani dua kasus tersebut secara prosedural.

"Ini tidak. Langsung aja dilempar ke administratif," kata Jekson. Menurut dia, penyidik semestinya melakukan pengungkapan pelanggaran yang terjadi untuk memastikan duduk perkara.

Ia mengaku, penyidik seharusnya mengungkapkan apakah telah meminta keterangan dari pihak perusahaan dan saksi-saksi. Termasuk instansi pemerintahan terkait yang berwenang mengeluarkan sanksi administratif dan saksi ahli.

Setelah pengumpulan data dan pemeriksaan saksi rampung, ia menambahkan, penyidik tentunya mesti melaksanakan gelar perkara. Sehingga menghasilkan penanganan perkara. "Kami melihat dan menduga, tahapan-tahapan ini belum dilaksanakan, tapi langsung diambil kesimpulan soal administratif. Penyidik harusnya mengejar unsur kelalaian ini," tandas Jekson.

Oleh karena ketidakjelasan proses penanganan, maka pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Markas Polda Riau. Mestinya pada Kamis (06/01/22). Tetapi Polda meminta ditunda dengan alasan ingin membuka ruang audiensi.

"Kalau memang prosedur sudah dijalankan, kami minta pemberitahuan resmi dan tertulis kepada YLBHR sebagai pelapor. Jadi jelas apa dasar Ditreskrimsus mengambil tindakan hukum terhadap kasus ini," kata Jekson.

Lebih jauh, Jekson menilai, sikap yang ditunjukkan penyidik tidak sejalan dengan jargon "Polri Presisi" yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. "Kita sangat hormat dengan Bapak Kapolri yang sedang gencar membenahi institusi Polri. Cerminan Presisi itu yang kita harapkan dalam penanganan kasus ini,"  katanya.

Jekson menyatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan laporan pengaduan ke Irwasum Mabes Polri. Langkah ini menjadi pilihan mengingat aspek formil prosedur penanganan perkara diduga tidak dijalankan secara profesional dan transparan. (*)