Curhat Elisabeth Kepada Ibu Negara Dari Tahanan

Surat Terbuka: Dear Bu Iriana Jokowi, Bantu Kembalikan Bayi ke Pelukan Saya..

INSET - Pasangan Suami Istri James Silaban (Kiri Atas), Elisabet Oktavia (Kanan Atas) dan Bayi Mungil Mereka Berjenis Kelamin Laki-Laki (Bawah). Bayi itu Diambil Paksa Saat Berumur 3 Hari Oleh Orang Tua Elisabet, Lisbon Sirait dan Nurbetti. Elisabet dan James Ditahan Atas Laporan Lisbon Sendiri | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Dari balik jeruji, Elisabeth Octavia Sirait (29), seorang Ibu yang ditahan bersama Suaminya, James Silaban (27) terkait pemalsuan surat nikah di gereja atas laporan kedua orangtuanya yang tidak merestui pernikahannya, membuat Surat Terbuka kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Pasalnya, orangtuanya yang menjebloskan mereka ke sel tahanan justru mengambil Bayinya yang saat itu baru berumur 3 hari.

Bermodalkan sepucuk surat, pasangan suami istri Lisbon Sirait dan Nurbetti mengambil cucu mereka yang baru berusia 3 hari. Cucu tersebut merupakan  buah pernikahan putri mereka Elisabeth dengan James.

Elisabet dan James kini mendekam di balik jeruji, dan pengambilan bayi itu tanpa seizin mereka berdua. Padahal, keduanya ditahan atas laporan pihak Lisbon sendiri. Lisbon dan Istrinya tak merestui Elisabeth menikahi James.

Kasus ini bermula ketika pihak Lisbon melaporkan seorang warga Pekanbaru bernama Victor Harianja, yang diduga memalsukan tanda tangannya di Surat Keterangan Pernikahan Elisabeth dan James di Gereja. Victor ditangkap Polisi. Elisabet dan James ikut masuk sel karena meminta Victor menandatangani surat pernikahan itu.

Saat ditahan dalam menjalani Sidang di Pengadilan, Elisabeth melahirkan. 3 hari kemudian, Lisbon dan Nurbetti malah merebut paksa bayi berjenis kelamin laki-laki itu dari pelukan Elisabet. Tanpa izin Elisabeth dan Suaminya, James.

Dari sel tahanan, Elisabeth mencurahkan isi hatinya kepada Iriana Jokowi. Berikut isi Surat Terbukanya yang diperoleh Beritariau.com, Kamis (18/11/21):

"Dear, Ibu Iriana Jokowi

Ibu negara yang saya hormati, perkenalkan saya:

Nama : Elisabeth Oktavia
Umur : 29 Tahun

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo, perkenankanlah saya menyampaikan keluh kesah dan derita yang saat ini membelenggu kehidupan dan menghadiahi saya dengan tetesan air mata.

Ibu, saya seorang wanita dan sekaligus seorang ibu muda dari bayi mungil berjenis kelamin laki-laki yang saya beri nama Dantas Sebastian Silaban, saya melahirkan buah hati saya pada tanggal 14 Oktober 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Saat ini saya sedang menjalani proses hukum akibat dari laporan orang tua kandung saya, dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan. Padahal sejatinya tuduhan itu adalah alasan karena sejak saya dan suami saya berpacaran, orang tua saya memang tidak merestui hubungan kami dan karena alasan status sosial suami saya yang berasal dari keluarga miskin.

Saat ini saya dan suami saya serta wali nikah saya sedang ditahan di lembaga permasyarakatan Pekanbaru. Saya ditahan sejak pelimpahan berkas perkara dari Polda Riau ke Kejaksaan tinggi Riau sejak 22 September 2021. Sementara suami dan wali nikah saya ditahan sejak 2 Agustus 2021.

Sebelum saya ditahan, pihak orang tua saya selalu menawarkan akan membebaskan suami dan wali nikah saya, asalkan saya mengalihkan harta yang menjadi milik saya agar saya serahkan kepada keluarga saya. Tapi karena tidak itu saya lakukan mereka tidak mencabut laporan.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo sebenarnya orang tua saya/ayah saya adalah orang yang baik penuh tanggung jawab dan penyayang terhadap keluarganya dan saya tidak menyangka beliau tega melakukan ini semua kepada saya, suami saya, dan anak hasil pernikahan kami. Ayah saya bekerja di Kementerian Keuangan dengan menjabat sebagai Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Angggaran dan ibu saya adalah ibu rumah tangga yang baik.

Adapun tujuan pemalsuan yang dialamatkan kepada saya, suami saya dan wali nikah saya sebenarnya merupakan tumbuhan yang sangat keji. Karena pernikahan yang kami lakukan berdasarkan peraturan Gereja GPDI Samuel pusat Siantar yang beralamat di Jalan Mangkubumi nomor 2, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru yang telah memberkati pernikahan kami.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo. Salahkah kami menikah sesuai Iman kami? Atau apakah kami yang salah menempatkan Iman kami? Sedari awal suami saya dan wali nikah saya telah menyampaikan kepada Pendeta gereja kalau orang tua saya tidak setuju dengan pernikahan kami, tetapi mengapa tiba-tiba ada nama ayah saya dalam surat yang isinya saja kami tidak baca.

Memang benar saya, suami saya dan pihak lain yang hadir dalam pernikahan tersebut telah salah. Karena, menandatangani surat tanpa tahu isi surat tersebut tetapi hal itu kami lakukan karena yang menyuruh tanda tangan adalah pihak gereja yang mana saya Imani adalah Imam berdasarkan agama saya.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo, Derita saya seolah tiada berhenti di atas penahanan yang suami saya dan wali nikah saya dan sewaktu masih ditahan di rutan Polda Riau saya mengalami kontraksi persalinan lalu saya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jalan Kartini, Pekanbaru. Saya kemudian melahirkan bayi mungil berjenis kelamin laki-laki yang saya beri nama Dantas Sebastian Silaban Putra saya pada tanggal 14 Oktober 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanpa di dampingi suami saya.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo. Saya tidak seberuntung ibu-ibu lainnya yang bebas memeluk, membesarkan dan menggendong bayi mungil yang saya lahirkan setelah melahirkan pada tanggal 14 Oktober 2021. Saya akhirnya harus berpisah dengan anak saya pada tanggal 16 Oktober 2021. Dan yang lebih parah, bayi saya dibawa oleh orang tua saya yang mana telah menyebabkan saya, suami saya, dan wali nikah saya dipenjara. Bayi saya dibawa ke Jakarta... Suami saya sedetikpun belum melihat anaknya, saya menjerit di dalam hati atas kesewenangan dan kejoliman yang terjadi dan menerpa saya.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo saya akhirnya harus bertarung menahan rasa sakit menahan produksi ASI pada keibuan saya. Karena saya tidak bisa memberikan ASI kepada anak saya, dan saya juga harus menahan sakitnya menahan rindu memeluk, mencium, dan menimang bayi mungil saya.

Dear.... Ibu Iriana Joko Widodo Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa dan minta tolong pada siapa selain hanya bisa berdoa dan terus berdoa, Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar Tangis Dalam Doa saya dan juga semoga surat terbuka ini sampai ke ibu Iriana Joko Widodo, Tolong dengarkan rintihan permohonan keadilan dari seorang Ibu yang juga sekaligus rakyat Ibu.

Pekanbaru, 16 November 2021

Tertanda tangan Bermatrai

Elisabeth Oktavia"


Sebelumnya, Penasihat Hukum Elisabet dan James, Darwis Sinaga SH pun mempertanyakan kenapa Pihak Pelapor diizinkan menguasai Bayi kliennya selaku Terlapor. Ia juga heran kenapa ada 3 (tiga) Pelapor dalam kasus ini.

Menurutnya, meskipun Lisbon dan Nurbetti adalah Orang Tua Elisabeth, namun dalam kasus ini, mereka berstatus sebagai Pelapor. (Klik : Relasi Kuasa! Pejabat Kemenkeu Ini Jebloskan Putri dan Menantu ke Sel Lalu Rebut Cucunya..)

"Pertama, menurut surat dakwaan, Lisbon Sirait melapor ke Polda Riau," kata Darwin, Rabu (17/11/21).

Kedua, lanjutnya, menurut Surat Panggilan Ditreskrimum Polda Riau dengan nomor: S.pgl/652/VI/RES1.9./2021, menyebutkan bahwa, pelapor kliennya Abel Tua Sirait.

Ketiga, setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, nama Pelapor berubah menjadi Nurbetti.

"Nama pelapor kembali berubah saat kejaksaan mengeluarkan surat perpanjangan tahanan. Nah, jelas ketiga pihak ini adalah pihak Pelapor tapi bayi terlapor dalam penguasaan Pelapor. Hukum macam apa ini?," kata Darwin.

Surat perpanjangan tahanan itu, kata Darwin, dikeluarkan Kejati Riau dengan nomor B-2523/L.4.1./Eku.1/08/2021.

"Kami dari tim Penasihat Hukum menduga ada Penyelundupan Hukum. Ini lah namanya pengaruh dari 'Relasi Kuasa'," ujar Darwin.

Pengambilan Bayi Elisabeth juga tidak jelas dasarnya karena hanya bermodalkan sepucuk surat berjudul 'Surat Permohonan dan Tanda Terima'.

Beritariau.com mendapatkan salinan surat itu dari pengacara Elisabet dan James, Darwis Sinaga SH. (Baca : Surat 'Sakti' Bukti Negara Terlibat Rebut Paksa Bayi dari Pelukan Ibu yang Ditahan)

Surat yang masih misterius keabsahannya itu menjadi 'Sakti' lantaran Aparat Negara dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan ikut menandatangani.

Anehnya, meski judulnya Surat Permohonan dan Tanda Terima, namun dalam surat itu, tidak ada satu pun dari pihak Elisabet maupun James, selaku orangtuanya dimuat selaku Orang Tua Kandung Bayi mungil tersebut.

Kejadian ini memilukan. Elisabet tak rela Bayi mereka diambil oleh Lisbon dan Nurbetti, orangtuanya, yang justru tak merestui pernikahan dirinya dengan James dan membuat mereka mendekam di balik jeruji lantaran memalsukan tandatangan Lisbon di Surat Keterangan Nikah di Gereja.

Saat Persidangan, pasutri yang ditahan di tempat berbeda ini, hanya bisa meratap sedih kepada Hakim dan kepada Negara. Ia menolak Bayinya diambil paksa darinya. Elisabet dan James meraung.

"Orangtua saya tidak beretika! Anak saya baru berumur 3 hari diambil paksa dari pelukan saya saat kondisi fisik saya belum stabil usai melahirkan," kata  Elisabeth saat dilakukan video call bersama suaminya James Silaban, usai sidang online di PN Pekanbaru.

Keduanya, video call saat ditahan di Rutan Sialang Bungku Pekanbaru, Kamis, (21/10/21) lalu.

Dilanjutkannya, pengambilan anaknya  yang baru berusia 3 hari dilakukan oleh orangtuanya, LS, didampingi Jaksa dan 2 oknum kepolisian Polda Riau, saat dirinya akan diantar ke Lapas Perempuan di Pekanbaru pada hari Sabtu, (16/10/21) pada pukul 13.00 wib lalu.

"Saat itu, kondisi saya sangat lemah pasca melahirkan," singkatnya sambil bercucuran air mata.

"Saya kecewa dan sedih bang. Kenapa mertua saya (Lisbon), mengambil anak kami yang baru umur 3 hari. Mereka yang melaporkan kami berdua, kenapa mereka juga mengambil anak kami. Saya belum melihat buah hatiku seperti apa wajahnya," sambung James.

Pada saat melahirkan itu, Ibu James sendiri yang menemani Elisabet. "Akan tetapi, mama saya tidak bisa melihat cucunya sendiri," sambungnya lagi.

James meminta keadilan kepada penegak hukum dan masyarakat.

"Tolong kembalikan anakku itu, dia darah dagingku dan ingin melihatnya. Kepada penegak hukum, saya meminta keadilan untuk bisa melihat anak dan buah hati saya dengan Elisabeth yang diambil paksa oleh mertua saya. Saya ingin melihat anak saya yang lahir kedunia," harapnya dengan air mata.

Polda Riau Tolak Laporan Perampasan Bayi
Mirisnya, Darwis Sinaga selaku pengacara Elisabet dan James, yang berniat melaporkan kasus pengambilan anak tanpa izin itu, malah ditolak mentah-mentah oleh Polda Riau. Ia malah disuruh membuat surat pengaduan tertulis.

Bahkan, Kak Seto dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Riau Ester Manurung pun sempat mendatangi rumah Lisbon dan Nurbetti di Jakarta. Namun, pihak rumah yang dituju sesuai alamat Lisbon mengatakan mereka salah alamat.

Kepada media, Ester mengakui bahwa proses pengambilan anak itu ada aturan dan proses yang mengatur. Lisbon dan Nurbetti, kata Ester, sudah melanggar UU Perlindungan Anak (PA).

Apapun itu, kata Ester, tidak boleh anak (bayi) dipisahkan dari Orangtua kandung. Tanpa izin dan persetujuan dari Orangtua kandung. "Terkecuali orangtua sedang mengalami gangguan jiwa," ucap Esther, Senin (09/10/21) lalu.

"Tidak ada istilah rawat sementara, adopsi sementara, atau karena orangtuanya di Lapas dan bayi tidak dibolehkan masuk lapas karena Covid. Tanpa persetujuan orang tua, bayi tidak boleh dirawat siapapun. Sekalipun Kakek, Nenek, Opa, Oma nya," tegasnya

Semua ada proses dan aturannya tidak bisa mengambil begitu saja, katanya. LPAI akan ungkap ini kepada siapa ditujukan. Karena, jika tidak ada persetujuan dari Orangtua kandung, maka hal ini sudah melanggar UU PA.

Inlaning Kecam Keterlibatan Negara
Menyikapi persoalan ini, Direktur Indonesia Law Enforcement Monitoring (Inlaning) Dempos TB mengecam sikal Negara dalam pengambilan anak itu. Menurut Dempos, kekuasaan membuat Hukum dan Aparaturnya dipakai seenaknya dan Restorative Justice hanya slogan.

"Terjadi di depan mata kita. Tapi tak ada satu pun aparat negara bisa berbuat atas tragedi kemanusiaan ini. Dalam konflik keluarga berujung pidana ini negara harus hadir menyelesaikan, memilah perbuatan dan dampaknya terhadap kemanusiaan. Restorative Justice hanya slogan ternyata, jika kekuasaan bisa memakai hukum seenaknya," tegas Dempos kepada Beritariau.com, Jumat (12/11/21).

Soal surat, Dempos menguraikan, sebagai aparatur negara, Pihak Lapas dan Jaksa harusnya menolak menandatangani surat tersebut. Sebab, Pihak Pertama dalam Surat Pengambilan Anak adalah orangtua kandung anak sendiri. Yang bersedia menyerahkan kepada pihak kedua.

"Harusnya pihak pertama itu adalah orangtua kandung bayi itu sendiri. Lalu pihak kedua adalah yang menerima Bayi. Kenapa Jaksa dan Pihak Kemenkumham yang justru mengerti Hukum, malah jadi saksi dalam surat yang berpotensi menjadi perbuatan pidana itu. Kalau judulnya 'Surat Permohonan dan Tanda Terima', maka surat itu 'memohon' kepada siapa?. Kok pihak kesatu dan pihak kedua justru memohon kepada dirinya sendiri, lalu mereka sendiri yang mengambil anak itu. Surat model apa itu kok diloloskan Aparat Negara," paparnya.

Dempos meminta Menkopolhukam, Jaksa Agung dan Menkumham mencopot dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melegalkan pengambilan anak itu tanpa aturan.

"Negara tidak hadir disini. Justru aparat negara terlibat. Mereka (JPU dan Kasi Binadik, red) harus dicopot, dievaluasi dan diberikan sanksi," kata Dempos.

Tak hanya itu, Dempos juga menyoroti Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Menurutnya, saat perkara sudah masuk ke Pengadilan, segala sesuatu yang terkait kepada Terdakwa, Barang Bukti harus dalam persetujuan Majelis.

"Majelis jangan hanya diam dan seolah-olah kaget. Kasus ini sungguh miris dan mengusik nurani publik," tegas Dempos.

Lisbon Sirait Diperiksa KPK Soal Harta
Lisbon Sirait adalah Direkur di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kepada Hakim di Persidangan PN Pekanbaru, Ia mengaku diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dirinya sebagai Pejabat Tinggi Negara.

Pemeriksaan itu, diduga terkait hartanya yang berjumlah fantastis yang disimpannya atas nama anak-anaknya, termasuk atas nama Elisabet berjumlah Milyaran Rupiah.

Dalam dakwaan Victor, Lisbon mengaku jika pernikahan Elisabet dan James terjadi, maka harta keluarganya atas nama Elisabeth berpotensi dikuasai Pasangan muda itu.

Respon Kakanwil Kemenkumham Riau
Menanggapi keterlibatan anak buahnya dalam pengambilan Bayi tersebut tanpa izin orangtua yang menjadi tahanan, Kepala Kanwil Kemenetrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Riau Pujo Harianto, menyesalkan peristiwa tersebut

"Saya turut perihatin atas kejadian tersebut," ungkap Pujo, Rabu (10/11/21) kemarin melalui pesan singkat kepada Beritariau.com.

"Akan segera kami dalami serta kami lakukan penyelesaian yang baik bagi semua pihak," lanjut Pujo.

Sebelumnya diberitakan, Darwin selaku penasehat Hukum protes keras. Sebab, kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan, namun dalam surat permohonan pengambilan bayi itu ada 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertanda tangan dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai saksi, sedangkan Hakim pengadilan tidak tahu.

"Dua oknum JPU itu merupakan penuntut umum klien saya, mereka pasti tahu perkara ini. Tapi kenapa, mereka membiarkan bayi itu diambil oleh pihak Pelapor dan ini tanpa sepengetahuan Hakim pengadilan," ujar Darwin.

Merawat atau Membesarkan?
Menjawab tuduhan Darwin, Kuasa Hukum Lisbon, Depris tak menampik jika kliennya yang mengambil bayi itu. Ia justru berdalih, Orangtuanya Bayi (Elisabet dan James) harus kembali ditahan dan bayi tidak boleh ikut.

"Saat itu, Bayi dibawah pengawasan jaksa," kata Depris beberapa waktu lalu, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Karena itulah, sambung Depris, Lisbon dan Nurbetti membuat surat ke Jaksa untuk mengambil Bayi itu dengan dalih bertanggung jawab. Depris berkeras, pengambilan bayi itu tidak harus diizinkan oleh James dan Elisabeth selaku Orangtua kandung.

"Kan ini rawat sementara," katanya.

Padahal, dalam Surat Permohonan dan Tanda Terima itu tidak ada disebutkan kata pihak Lisbon dan Nurbetti hanya berniat merawat 'Sementara' melainkan mereka akan 'Membiayai, Merawat dan Membesarkan' bayi tersebut seperti tertuang dalam surat itu bermaterai itu.

Kejaksaan Membela
Kasipenkum Kejati Riau Marvelous saat dikonfirmasi mengarahkan untuk mengonfirmasi dahulu ke Pihak Rutan terkait prosedur penanganan tahanan yang memiliki bayi. Ia justru membela tindakan kedua Pengacara Negara tersebut.

"Jaksa yang menangani perkara, sudah melaksanakan prosedur yang ditetapkan oleh pihak rutan. Dan juga Jaksa tidak pernah melakukan penjamin apapun," jawab Marvel, Rabu (10/11/21) lalu.

Disinggung, terkait tanggapan Kak Seto yang tidak membenarkan tindakan itu. Marvel kembali melemparkan ke Pihak Rutan. "Sudah tanya Rutannya?," tanya Marvel. (*)