3 Mantan Kacab BRK Divonis Penjara 2,5 Tahun, Jaksa Langsung Banding

Layar Monitor Situasi Sidang Kasus Suap Tindak Pidana Perbankan Dengan 3 Terdakwa Mantan Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri | Beritariau.com 2021

Beritariau.com, Pekanbaru - Tiga mantan Kepala Cabang Bank Riau Kepri (BRK) yang menjalani Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (7/10/2021) di vonis penjara 2,5 tahun.

Majelis hakim yang langsung dipimpin Ketua PN Pekanbaru, Dr Dahlan SH MH, juga turut menegaskan, ketiganya dikenakan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 1 bulan penjara.

Pembacaan putusan ini dilakukan secara terpisah kepada ketiga terdakwa yakni mantan Pemimpin BRK Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin BRK Cabang Tembilahan Mayjafry serta Pemimpin BRK Cabang Pembantu Senapelan Hefrizal yang juga Pemimpin Cabang BRK Taluk Kuantan. 

Dahlan mengatakan, ketiga terdakwa ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima imbalan berupa uang fee premi asuransi kredit dari PT Global Risk Management (GRM), selaku pialang asuransi yang menjadi mitra BRK.

Namun, vonis yang dijatuhkan tidak diterima Jaksa penuntut umum dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Sedangkan, respon dari para terdakwa menyatakan masih pikir-pikir hingga 7 hari ke depan.

Dalam tuntutan jaksa sebelumnya. Ketiganya diminta majelis hakim dituntut dan menghukum para terdakwa 4 tahun, kemudian denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Ketiga terdakwa ini diduga melanggar pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Perbankan.

Menurut Jaksa, Nur Cahya Agung Nugraha menerima aliran dana berupa fee premi asuransi kepada ketiga terdakwa. Dengan total Rp 119.879.875. Kemudian, Mayjafry turut menerima sebesar Rp 59.690.500. Sementara, Hefrizal mendapat aliran dana sebanyak Rp 200 juta lebih. 

Kepala Perwakilan GRM Riau, Dicky, disebutkan aktif menerima fee premi itu kepada para terdakwa. Dicky sendiri mengaku pemberian fee atas perintah dari Direktur Utama GRM, Rinaldi. Namun, nama terakhir ini membantah keterangan Dicky tersebut. 

Namun, faktanya ada sepucuk surat yang dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan yang diketahui dan disetujui oleh Rinaldi, dan diteken keduanya.

Adapun isi surat tersebut yakni pendistribusian fee sebesar 10 persen kepada 3 terdakwa dan seluruh kepala cabang BRK yang menjadi mitra GRM.

Dalam kesaksiannya, Dicky menyebut pemberian fee itu tidak hanya diberikan kepada 3 terdakwa. Selain itu, juga dibagikan sebagai rutin bulanan kepada seluruh kepala cabang, cabang pembantu dan kedai BRK.

Hal ini terkuak, dari sebuah dokumen yang memuat daftar kepala cabang yang diduga menerima aliran fee dari Dicky selaku Kepala Perwakilan GRM Riau.

Saat proses sidang masih berjalan, manajemen BRK justru kembali menunjukkan PT Global Risk Management (GRM) sebagai pialang asuransi kredit nasabah. Pihak manajemen juga menjadikan GRM sebagai pialang tunggal, menyisihkan tiga pialang lain yang sebelumnya dijadikan mitra BRK.

Dari surat salinan pemberitahuan ditunjuknya PT GRM sebagai pialang tunggal asuransi kredit/ pembiayaan konsumer. Tertera adanya tanda tangan Kepala Divisi Konsumer BRK, Imran tertanggal 27 September lalu. Sedangkan, penunjukkan GRM sebagai pialang asuransi berdasarkan surat itu, berlaku per 1 Oktober kemarin.

Sebagai informasi, Imran merupakan mantan Kepala Cabang BRK di Bangkinang, Kampar. 

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pemimpin cabang, cabang pembantu dan kedai BRK. BRK mengklaim kebijakan penunjukan pialang PT GRM dalam rangka menerapkan prinsip good corporate governance. Selain itu, surat juga ditembuskan ke jajaran direksi BRK dan divisi TSI BRK.

Adapun, isi surat itu, “Saat ini perusahaan pialang asuransi yang mengelola asuransi kredit/ pembiayaan konsumer adalah PT Global Risk Management”.

Paska kasus fee ilegal beraroma suap ini mencuat. Pihak BRK langsung menghentikan seluruh aktivitas pelayanan asuransi kredit melalui pialang.

Kemudian, pihak BRK melakukan layanan langsung (direct) antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Selanjutnya, setelah terbitnya surat ini, layanan langsung tersebut harus dihentikan, diganti melalui pialang PT GRM. Informasinya, sejak Februari 2021 lalu, GRM sudah ditunjuk sebagai pialang asuransi. Namun karena hebohnya kasus ini, BRK meminta penundaan kerja sama dengan GRM. Namun, baru sejak 1 Oktober kemarin, kerja sama tunggal dengan GRM kembali dilakukan.***