Warga Akan Gugat Walikota, DPRD dan DLHK ke PN Pekanbaru

Penampakan tumpukan sampah di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kota Pekanbaru.

Beritariau.com, Pekanbaru Permasalahan sampah yang sampai saat ini masih terjadi di Ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Membuat dua warga akan menggugat Walikota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru.

Gugatan ini terkait kerugian warga pada pengelolaan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai.

Sebagai informasi, dua warga yang menjadi penggugat tersebut yakni Riko Kurniawan dan Sri Wahyuni, melalui 12 tim kuasa hukum Tim Advokasi Sapu Bersih.

Riko Kurniawan, salah seorang penggugat mengatakan, akan mendaftarkan secara resmi gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 16 September mendatang.

“Inisiatif gugatan ini merupakan bagian dari pasrtisipasi masyarakat mendorong perbaikan kebijakan dan tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Pengadilan Negeri Pekanbaru diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup di Pekanbaru,” Kata Riko.

Menurut Andi Wijaya, selaku Ketua Tim Advokasi Sapu Bersih menjelaskan, bahwa dalam gugatan tersebut, Tim nya mendesak pemerintah menyusun langkah konkret pengurangan sampah plastik sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan cara melarang, dan/atau membatasi produksinya, distribusinya, penjualannya, dan/atau pemakaiannya.

“Harus ada peraturan daerah khusus pembatasan plastik sekali pakai, selain itu Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melarang plastik sekali pakai melalui Putusan MK Nomor 29 P / HUM / 2019. Ini memberikan yurisprudensi penting sebagai amunisi hukum bagi advokasi ke kota/kabupaten lainnya,” Jelas Andi.

Menurutnya, Koalisi mencatat, sejak tahun 2016, 2017 dan 2021 masalah pengelolaan sampah terus terjadi, yang mana di bulan Juni 2016 saat itu pengelolaan sampah dipegang oleh PT Multi Inti Guna (MIG) dan kepala dinas teknis saat itu dijabat oleh Edwin Supradana.

Seiring waktu berjalan, kemudian timbul persoalan di PT MIG yang menunggak gaji pekerja, ratusan pekerja mogok, hingga sampah menumpuk.

Selanjutnya, muncul masalah lain muncul dengan dicabutnya kontrak PT MIG dan jabatan kepala dinas teknis serta kepala bidang dinas teknis dicopot. Sementara ituz pada 2017 lalu, ketersediaan armada yang kurang menjadi alasan tidak beresnya penanganan sampah di Kota Pekanbaru dan awal 2021, kali ini kontrak dua perusahaan habis dan lelang jasa pengangkutan sampah yang menjadi alasan terjadinya timbulan sampah selama tiga bulan.

“Artinya, meurut kami Walikota Pekanbaru gagal memberikan hak lingkungan yang bersih dan aman kepada masyarakat, pemerintah tidak menjalankan aturan terkait pembatasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah kering dan basah serta kurangnya sosialisasi secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan timbulan sampah di tiap badan jalan yang bersumber dari industri dan rumah tangga,” lanjut Andi Wijaya.

Dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja 2018 dan 2019, DLHK Kota Pekanbaru tidak optimal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti capaian program, tolak ukur kinerja, sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) tentang laporan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 2019, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan belum tercapai.

“Walikota dan DLHK Kota Pekanbaru tidak melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah, sehingga pemerintah tidak punya data pasti terhadap capaian pengelolaan sampah tiap tahunnya. Mereka menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa melakukan pengawasan lebih,” timpal M Ragiel Ramadhan L, Ketua (Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indoensia) IMTLI Regional 1.

Sri Wahyuni, salah seorang penggugat menambahkan, bahwa permasalahan  sampah kantong plastik juga bisa menyebabkan banjir, karena menyumbat saluran-saluran air. Selain itu jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai diloksin, senyawa ini sangat berbahaya jika terhirup manusia.

Kemudian, akibatnya akan berdampak memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi.

“Pengelolaan sampah plastik sembarangan juga berakibat pada pencemaran air. Sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan anak khususnya permukiman yang berdekatan dengan timbunan sampah plastik, imbuh Sri Wahyuni.

Staf Kampanye Ahlul Fadli menambahkan, memang pihaknya berencana menggugat Pemko, DPRD dan DLHK. Dimana paska tiga bulan putus kontrak, ditambah penetapan status tersangka di Polda belum jelas.

“Kami melihat secara regulasinya bahwa sesuai isi perda harus ada yang diperbaiki, dalam hal khususnya pengelolaan sampah sekali pakai, plastik,” ujar Ahlul Fadli.

Hal ini lanjut Fadli, karena pihaknya melihat dilapangan kontrak swastanisasi dalam perda itu diatur hanya sebatas pengangkutan.

Padahal, sambung Fadli, sesuai isi Perda diatur harus ada pemilahan, TPS harus berbeda, armada berbeda. Kemudian mana sampah organik dan non-organik.

Biarpun swastanisasi ini berjalan, menurut Fadli, Pemko dalam hal ini harus melakukan sosialisasi, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sebelumnya.

“Kami lihat tidak ada, sehingga keseriusan Pemerintah tidak muncul. Padahal Laporan BPK Pemko harus melakukan itu,” katanya.

“BPK sudah mengoreksi, tapi pemko tidak melakukan hal itu. Seharusnya pemko turun melakukan sosialisasi ke media. Kemudian pemko harus turun melalui perangkap-perangkat nya di bawah seperti RT dan lainnya,” pungkasnya.***