Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung di Universitas Riau

Jadi tersangka, Kepala Unit Lelang Proyek Riau Ekki Gaddafi diperiksa

ilustrasi pemeriksaan

Beritariau.com, Pekanbaru - Penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Pekanbaru hari ini, Jumat (04/06/21), memeriksa Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau, Ekki Gaddafi, sebagai tersangka terkait korupsi Penyalahgunaan Wewenang atau Penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembagunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR) senilai Rp9,3 Milyar tahun 2012 silam.

"Dia dimintai keterangan lanjutan untuk melengkapi berkasnya sebagai tersangka sesuai petunjuk Jaksa," kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya melalui Kasat Reskrim Kompol Juper Lumbantoruan, Jumat (04/06/21).

Juper menyebutkan Ekki Gaddafi yang sekarang menjabat sebagai salah satu Pejabat Penentu Lelang Proyek di Provinsi Riau itu dimintai keterangan lanjutan sejak pukul 09:30 Wib.

Di kasus korupsi ini, dari tiga orang tersangka hanya Hery Suryadi mantan Pembantu Dekan II Fisipol UR dan Ruswandi mantan karyawan PT Waskita Karya (WK) selaku Komisaris PT Usaha Kita Abadi perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan gedung FISP UR telah disidangkan dan divonis 2 tahun dan 3 tahun penjara.

Sedangkan Ekki sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2019 lalu, berkas perkaranya belum pernah disidangkan.

Sejak Ekki ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2019 silam, berkas perkaranya masih bolak-balik dari jaksa peneliti di Kejaksaan Negeri ke Polresta Pekanbaru. Bolak baliknya berkas tersebut terkait tanda tangan Ekki Gaddafi di sejumlah dokumen proyek tersebut.

Tanda tangan Ekki yang menjabat sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) proyek pembangunan gedung Pascasarjana Fisipol dinyatakan non identik oleh Labfor Polda Sumatera Utara. Ada kaitan antara tanda tangan dengan tanggungjawab Ekky.

Proyek pembangunan gedung pascasarjana FISIP UR dikerjakan pada 2012 lalu. Saat itu, Ekki Gaddafi menjabat selaku Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Fisipol UR sekaligus anggota tim Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Universitas Riau.

Perkara ini, juga menyeret Dr Zulfikar Djauhari dosen Universitas Riau selaku Ketua Tim Teknis pembangunan proyek. Lalu, Direktur CV Reka Cipta Konsultan, Benny Johan sekalu konsultan perencana.

Dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung FISIP UR terjadi pada 2012 lalu dan gagal hingga dua kali. Akibatnya, panitia lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.

Padahal, proyek hanya boleh dikerjakan oleh peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun oleh panitia lelang dipilih rekanan yang sama sekali tidak mendaftar.

Bahkan, proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh panitia lelang bersama ketua tim teknis kegiatan. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan di depan panitia lelang.

Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan hanya selesai 60 persen namun anggaran tetap dicairkan 100 persen. Diduga ada kongkalikong antara tim teknis yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen.

Anehnya perusahaan rekanan tidak di Blacklist oleh panitia dan juga tidak dikenakan denda meski bermasalah.

Menurut aturan, besaran denda adalah 5 % dari total anggaran yang diyakini sebesar Rp 9 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan tahun 2012.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, tindakan itu telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp940.245.271,82. (Red/MD)