Aktivis Lingkungan Sarankan Poktan Pastikan Status Kawasan

Penulis : user | Selasa, 08 September 2020 - 13:40 WIB

Ir. Ganda Mora. M.Si, Direktur Eksekutif Lembaga IPSPK3-RI.

Beritariau.com, Pekanbaru -- Aktivis lingkungan hidup menyarankan anggota Kelompok Tani (Poktan) untuk memastikan status kawasan yang yang akan digarap.

Saran tersebut diungkapkan Ir. Ganda Mora. M.Si, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberatasan Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (IPSPK3-RI) dalam perbincangan dengan Beritariau.com, Selasa (8/9/2020).

Menurut Ganda, masyarakat atau Poktan mesti meminta instansi terkait menentukan status kawasan sebelum buka lahan pertanian. Saran Ganda ini menanggapi permasalahan lahan di kabupaten Rokan Hilir (Rohil) antara kelompok tani dengan salah satu pemegang izin konsesi.

''Seharusnya polemik ini tidak perlu berlanjut atau berkepanjangan,  dimana semua pihak  perlu memberikan pencerahan  kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Mutiara Batu Teritip bersinar untuk memahami arti dari kawasan hutan,'' kata alumnus pasca sarjana lingkungan Universitas Riau (Unri).

Ditambahkannya, status kawasan yang di tentukan berdasarkan peruntukannya maupun sesuai izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baik berdasarkan Perda yang mengatur tentang tata ruang. Selain itu  Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah mengamanatkan setiap warga negara tidak diperbolehkan untuk menduduki, menguasai dan apalagi merusak hutan.

''Kita sebagai aktivis tidak melihat apakah itu milik atau dalam penguasaan perusahaan tetapi kita melihat tentang peruntukan dan perlindungan hutan, tidak melihat siapa dan oleh siapa tetapi terkait kawasan hutan harus dilestarikan dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit,'' ucapnya.

Oleh karena itu, Ganda meminta kepada Ketua Poktan menyurati Dinas LHK Provinsi Riau untuk ploting lahan tersebut apakah dalam kawasan atau tidak. Jika lahan merupakan Area Peruntukan Lain (APL), lembaga IPSPK3-RI siap mendukung penuh dan turut memperjuangkannya.

Namun, bila ternyata masuk dalam kawasan hutan dikhawatirkan akan tersandung hukum, bisa saja dilaporkan ataupun digugat oleh pihak lain, maka nantinya bisa terseret ke ranah pidana khusus lingkungan maupun pidana perusakan kawsan hutan.

''Apalagi pihak masyarakat didampingi oleh penasihat hukum maka kita sarankan agar memberikan pencerahan dan pengertian hukum kepada masyarakat, agar tidak tersandung hukum,'' ucapnya.

Jadi, kata Ganda lagi, lahan tersebut baru akan dibuka lebih baik diperjelas dulu apa status lahan tersebut bisa atau tidak dijadikan perkebunan sawit. 

''Kami tidak mau masyarakat tersandung hukum akibat mereka kurang tahu tentang  peraturan, semoga kedepannya bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan peruntukan dan undang undang yang berlaku,'' pungkasnya. (Den)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

    Komentar Via Facebook :