Mosi Tak Percaya Kepada Ketua DPRD Pekanbaru Dituding Pengalihan Isu Bansos Covid

Penulis : admin | Senin, 18 Mei 2020 - 21:19 WIB

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dari Fraksi PAN, Roni Pasla SE

Beritariau.com, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Roni Pasla, menilai jika aksi Walk Out (WO) yang dipertontonkan dalam rapat paripurna Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang LKPj kepala daerah kota Pekanbaru akhir tahun anggaran 2019, Senin (18/05/2020), sebagai bentuk pengalihan isu penanganan bansos Covid-19.

"Kawan-kawan yang WO ini, sudah melukai hati masyarakat Pekanbaru. Saya melihat ada pengalihan isu carut marut penanganan bansos covid-19," Kata Roni, kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui, ssbanyak 5 fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, memberikan surat mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS SIP.

Mosi tak percaya itu, ditandatangani oleh 27 Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang berasal dari 5 Fraksi, yakni Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Mereka menilai jika Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Hamdani selama 7 bulan di legislatif, hanya menambah kekisruhan dan perang antar wakil rakyat.

Hamdani katanya, tak bisa membawa kesejukan dan kenyamanan sesama anggota dewan. Setiap kali ada rapat paripurna selalu saja ada keributan. Malah Fatullah menyebut puncaknya pada pengesahan Ranperda RPJMD kemarin, 27 anggota dewan dituding mendapat proyek.

Roni menyebutkan, seharusnya dalam kondisi pandemi Covid-19 hari ini, DPRD lebih fokus terhadap persoalan bagaimana bantuan untuk warga Pekanbaru yang terdampak bisa diselesaikan.

"Masyarakat butuh kehadiran kita untuk memperjuangkan nasib mereka (warga). Tapi tontonan tidak pantas dibuat oleh kawan-kawan yang WO ini," cetusnya.

Roni mengatakan, Paripurna LKPj yg di agendakan pada hari ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat. Pihaknya, sebagai wakil rakyat wajib untuk mendengarkan laporan pansus terkait kinerja Walikota Pekanbaru yang terbukti banyak menuai persoalan.

"Kita lihat ada penilaian buruk kinerja kepala daerah dan ada catatan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2019. Wakil rakyat dalam pengawasan anggaran, kinerjanya melahirkan rekomendasi," ungkapnya.

Terhadap sikap politik yang ditunjukkan rekannya di 27 Anggota DPRD Pekanbaru yang berasal dari 5 Fraksi ini, disayangkannya. Dia melihat, ada sekelompok oknum yang ingin menggagalkan jalannya rapat tersebut.

"Terkesan Pemko Pekanbaru tidak boleh dikritisi dan diberikan catatan rekomendasi. Ada apa dengan teman-teman kita ini," pungkasnya. [Bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :