Dituding Tak Bawa Kesejukan, Ketua DPRD Pekanbaru Diberi Surat Mosi Tak Percaya

Penulis : admin | Senin, 18 Mei 2020 - 19:14 WIB

PROTES - Salah Satu Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga, melayangkan interupsi dalam persoalan kemelut yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, saat sidang berlangsung | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - 5 Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, memberikan surat mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS SIP.

Surat itu diberikan saat Hamdani membuka rapat paripurna Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah kota Pekanbaru akhir tahun anggaran 2019, Senin (18/05/2020).

Mosi tak percaya itu, ditandatangani oleh 27 Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang berasal dari 5 Fraksi, yakni Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekdako Pekanbaru M Noer, sebagai orang yang ada di Pemko Pekanbaru, mendadak menjadi gaduh, hingga akhirnya 5 Fraksi memilih walk out dari ruang rapat.

Juru bicara lima fraksi yang membuat mosi tak percaya itu, Fatullah dari Fraksi Gerindra, menilai jika Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Hamdani selama 7 bulan di legislatif, hanya menambah kekisruhan dan perang antar wakil rakyat.

Hamdani katanya, tak bisa membawa kesejukan dan kenyamanan sesama anggota dewan. Setiap kali ada rapat paripurna selalu saja ada keributan. Malah Fatullah menyebut puncaknya pada pengesahan Ranperda RPJMD kemarin, 27 anggota dewan dituding mendapat proyek.

"Seharusnya ketua DPRD Kota Pekanbaru itu menyelesaikan masalah, bukan mencari-cari masalah yang tak jelas ujungnya," cetus Fatullah.

Dari pantauan, pernyataan mosi tak percaya ini dibacakan oleh anggota Fraksi Hanura Eri Sumarni, dihadapan anggota dewan lainnya saat berada di ruangan rapat paripurna. Surat itu diserahkan ketua Fraksi Golkar Masni Ernawati kepada ketua Badan Kehormatan, Ruslan Tarigan. Berharap ada tindaklanjut.

Hamdani saat dikonfirmasi awak media menanggapi persoalan mosi yang dilayangkan pada dirinya dengan santai. Dia menilai itu hal yang biasa dalam sebuah dinamika politik. Bahkan, dia menjelaskan bahwa secara undang-undang dan Tatib di DPRD, mosi itu tidak ada.

"Ini lembaga politik, ada unsur like and dislike. Bisa jadi karena kepentingan politik. Ini wajar saja dan bagian dari mereka untuk menyampaikan pendapatnya," kata Hamdani.

Terkait adanya permintaan lima fraksi yang meminta supaya partai PKS mengganti Hamdani dari jabatan sebagai ketua DPRD Kota Pekanbaru, mantan presiden mahasiswa BEM UNRI itu menjawab secara perundang-undangan.

"Silahkan saja, tidak masalah. Untuk diketahui, yang bisa mengganti itu adalah, pertama meninggal dunia, mengundurkan diri, dan juga diganti oleh partai," tegas Hamdani.

Hamdani bahkan memberi ultimatum persoalan kelembagaan ini dibawa bawa oleh 5 fraksi yang mencoba menyodorkan surat tersebut ke ranah partai.

"Jangan salahkan saya. Saya akan inventarisir siapa saja yang melakukan mosi tak percaya ini, kita lihat saja kedepannya," tegas Hamdani. [Red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :