Pengesahan Perda RPJMD Dinilai Cacat Hukum, Masni: Baca Undang-Undang Secara Utuh

Penulis : admin | Senin, 18 Mei 2020 - 20:42 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawati

Beritariau.com, Pekanbaru - Pengesahan Perda perubahan RPJMD Pekanbaru disebut cacat hukum dan melanggar aturan, dibantah oleh Ketua Pansus RPJMD DPRD Pekanbaru, Masni Ernawati.

Dia menilai oknum anggota DPRD yang menyebutkan hal itu, hanya membaca undang-undang sepotong-potong dan tidak utuh. Bahkan politisi Golkar itu menyebutkan jika ungkapan itu sebagai upaya unjuk gigi mencari sensasi kepada warga Kota Pekanbaru.

Masni menyebutkan, perwakilan anggota DPRD yang datang ke kantor Gubernur Riau, yang meminta ranperda dibatalkan, tidak membaca aturan secara utuh.

Padahal katanya, dalam poin C Permendagri No 86, membenarkan perubahan dapat dilakukan dengan latar belakang adanya perubahan kebijakan nasional, yang ditandai dengan terbitnya PP No 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.

Kemudian terbitnya Peraturan Presiden No 10 tahun 2020 Tentang RPJMN sehingga terjadi penyesuaian kebijakan strategis nasional, dan terbitnya No 10 tahun 2019 tentang penyesuaian nomenklatur dan penyesuaian perencanaan keuangan daerah.

Kata Masni lagi, perlu mereka ketahui, setelah Perda ini disahkan oleh DPRD, secara otomatis akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh Gubernur, ada atau tidak aturan yang dilanggar.

"Kalau ada yang dilanggar secara otomatis maka Perda ini dikembalikan Pemko, jadi apa gunanya mereka melaporkan itu ke kantor gubernur," cetusnya.

Senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST. Politisi Gerindra ini mengungkapkan, secara administrasi tidak ada pelanggaran tata tertib (tatib) yang dilakukan dirinya maupun Tengku Azwendi Fajri SE yang bertindak sebagai pimpinan di DPRD Kota Pekanbaru.

Politisi Gerindra ini menyebutkan jika mekanisme rapat paripurna pengesahan RPJMD ini mulai dari awal hingga berjalannya rapat, tidak ada hal yang dilanggar.

Sebagai pimpinan, dirinya sudah mengikuti rujukan tatib yang ada di pasal 104, 105 dan 106 sejalan dengan aturan PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Perlu diketahui, dalam PP itu disebutkan jika pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. Disitu sudah jelas. DPRD inikan kolektif kolegial," jelas Ginda

Menurutnya, pimpinan ketua ataupun wakil ketua berhak memimpin jalannya suatu paripurna yang ada. Dengan demikian katanya, pihaknya ingin meluruskan pemberitaan yang simpang siur dan isu tentang kudeta.

"Kami punya dasar menjalankan amanat ini, dan menjalankan banmus yang ditetapkan jauh hari sebelumnya. Jadi kami ingin meluruskan kepada warga pekanbaru bahwa tidak ada kami melanggar tatib yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Belum lama ini, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto, menyorot revisi dokumen Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pekanbaru 2017-2022.


Dia menilai ranperda harus dilakukan kajian ulang sesuai kondisi kekinian (pandemi covid-19). Ketentuan itu katanya merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 263 ayat 3.

Penegasan itu, juga diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dimana pasal 324 berbunyi perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun. Sementara saat ini sisa masa berlaku RPJMD 2017-2022 hanya 2 tahun.

Tidak hanya itu, Irman juga menilai pengesahan rapat paripurna itu cacat hukum karena hanya dihadiri oleh 27 orang dari total 45 anggota dewan. Jika merujuk ke tatib setiap keputusan wajib dihadiri 2/3 anggota atau 30 orang anggota dewan untuk kuorum.

Bahkan, rapat yang awalnya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama dan Tengku Azwendi Fajri, dituding sebagai upaya 'kudeta' Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, demi memuluskan ambisi kepentingan politik kepala daerah. [Red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :