Bapenda Pekanbaru Kutip Pajak Ilegal, DPRD : Uang Haram Masuk Kas Daerah

Penulis : admin | Senin, 25 November 2019 - 14:31 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H Fatullah | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah, SH mengkritisi langkah Bapenda Kota Pekanbaru yang tetap mengutip pajak dari Bando dan reklame di Pekanbaru yang dipastikan Ilegal atau tidak berizin.

"Sekarang itu kalau tidak ada izin, Itukan ilegal. Lantas yang ilegal dikutip pajaknya, apakah itu tidak termasuk uang haram yang masuk ke kas daerah," cetusnya, saat berbincang bersama wartawan, Senin (25/11/19).

Politisi Gerindra ini pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit seluruh bando dan reklame di Pekanbaru, termasuk juga memastikan uang yang masuk ke kas daerah lewat sesuatu yang ilegal diperbolehkan apa tidak. 

"Harus di audit kalau sudah seperti itu. Kemana lari uang nya, dan bunyi noment kelaturnya apa?. Dan apa mungkin ada laporan pendapatan daerah dari uang ilegal, jumlahnya sekian, kan lucu," ujarnya.

Dikatakan Fathullah, tindakan Bapenda yang mengutip pajak dari sesuatu yang ilegal mencerminkan ketidak konsistenan pemerintah kota Pekanbaru dalam menertibkan hal-hal yang melanggar aturan daerah.

"Logikanya kan superti itu, buat apa urus izin, cukup bayar pajak saja aman kok, kan ngaur. Sepatutnya, jika tau itu ilegal laporkan ke Satpol PP, surati minta tebang itu reklame atau bando, bukan malah dimanfaatkan," tegasnya. 

Masih kata Fathullah, Komisi II DPRD Pekanbaru sudah meminta data kepada Bapenda terkait berapa jumlah bando dan reklame, namun hingga hari ini tak kunjung diberikan.

"Ada apa ini dengan Bapenda. Dugaan permainannya semakin terang," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengakui, sampai saat pihaknya masih memungut retribusi pajak dari pada bando jalan walaupun keberadaan nya tidak memiliki izin dari Pemko Pekanbaru. 

Zulfahmi berdalih memungut retribusi pajak dari objek pajak tersebut karena pada bando jalan itu masih tayang iklan yang merupakan dari objek pajak. 

"Pajak itu wajib berdasarkan undang-undang. Pajak dari bando jalan juga masih kita tarik. Karena suatu peristiwa yang menimbulkan perpajakan, kita tarik pajaknya," kata Zulhelmi, beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, pihaknya tetap melakukan wewenang penarikan pajak, ke pada suatu hal yang menjadi objek pajak. Dikatakannya, apakah suatu objek pajak itu memiliki izin atau tidak, itu merupakan kewenangan dari instansi perizinan. 

"Yang ngurusin masalah reklame itu ada tiga institusi. Perizinan nya ada di DPMPTSP, masalah pajak nya di kita, dan untuk penertiban tentu oleh Satpol PP," jelas Zulhelmi. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :