Beritariau.com, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah praktik maladministrasi. Penguatan tersebut didorong melalui sinergi bersama Ombudsman Republik Indonesia.

Komitmen itu mengemuka dalam Sosialisasi Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, Selasa (3/11/2026). Kegiatan menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, S.H., M.H., sebagai narasumber dan dibuka Plt Bupati Kuansing, H. Muklisin.

Dalam pemaparannya, Bambang menekankan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan secara berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat pelayanan lebih cepat, mudah, dan terbuka sekaligus memperkecil potensi penyimpangan.

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membenahi standar pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan sesuai ketentuan.

Muklisin menyambut baik masukan Ombudsman RI. Ia menegaskan, transformasi digital tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret di seluruh lini pemerintahan.

“Pelayanan publik harus terus kita tingkatkan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan yang harus kita percepat di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Muklisin juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat menghadirkan inovasi, melakukan pembenahan, serta mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sinergi dengan Ombudsman RI, Pemkab Kuansing berharap reformasi birokrasi semakin kuat, kepatuhan terhadap standar pelayanan meningkat, dan potensi maladministrasi dapat dicegah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan merasakan pelayanan pemerintah yang lebih profesional, efektif, dan berkualitas. (*)