Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat. Sinergi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di Bumi Lancang Kuning.

Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).

Menurut SF Hariyanto, perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada kemudahan masyarakat mendapatkan rekening atau layanan perbankan. Lebih dari itu, akses pembiayaan harus mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memastikan pembiayaan dapat menjangkau sektor usaha produktif.

“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat ekonomi riil. Kita berharap pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran dapat berjalan bersama sehingga semakin banyak usaha berkembang dan lapangan kerja tercipta,” ujar SF Hariyanto.

Ia menilai, pembiayaan yang disertai pendampingan dan akses pasar akan memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat daya saing.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Riau mendorong agar program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara terpadu dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

TPAKD Jadi Penggerak Perluasan Akses Keuangan

SF Hariyanto menjelaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai program perluasan akses keuangan di Riau.

Melalui wadah tersebut, pemerintah daerah bersama lembaga keuangan dapat memperkuat koordinasi untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan formal.

Selain pembiayaan, Pemprov Riau juga mendorong kemudahan perizinan dan sertifikasi produk. Langkah ini dinilai penting agar UMKM semakin siap bersaing, memperluas jangkauan pemasaran, serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar.

“Upaya memperluas akses keuangan harus disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan hingga peluang kemitraan dan pemasaran. Saya berharap kerja sama ini terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor tersebut mampu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memperoleh modal, memenuhi persyaratan usaha, dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan ekosistem usaha yang semakin kuat, UMKM diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

OJK Dorong Masyarakat Manfaatkan Layanan Keuangan Formal

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan beragam produk dan layanan keuangan formal kepada masyarakat, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran.

Menurut Fredly, pengenalan layanan keuangan perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

“Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengenal layanan yang tersedia dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” kata Fredly.

Ia menambahkan, kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki rekening dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal.

Akses terhadap layanan keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, mendukung aktivitas ekonomi produktif, serta membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Namun, perluasan akses tersebut juga harus berjalan seiring dengan pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

“Kami berharap momentum ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan akses keuangan yang merata dan mendorong ekonomi yang berdaya. Kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas,” pungkasnya.

Melalui Financial Expo dan Bulan Inklusi Keuangan 2026, Pemprov Riau dan OJK berharap sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat. Perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan layanan formal, tetapi juga menjadi pendorong pembiayaan produktif, penguatan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih inklusif. (*)