Beritariau.com, Pekanbaru -- Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau meminta Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman sekaligus memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM.

Permintaan tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat bertemu Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

SF menilai antrean panjang di SPBU tidak hanya merugikan waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.

"Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas SF.

Ia meminta Pertamina memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pada SPBU yang mengalami antrean panjang.

Selain itu, Pertamina diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi ketersediaan dan kuota BBM, termasuk langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak," ujarnya.

SF juga meminta koordinasi antara Pertamina, Dinas Perhubungan dan kepolisian diperkuat untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU.

Menurutnya, penanganan antrean harus dilakukan secara terukur agar persoalan distribusi BBM tidak berkembang menjadi gangguan lalu lintas dan ketertiban umum.

"Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib," katanya.

Pertamina Tambah Pasokan 28 Persen

Sementara itu, Fanda Chrismianto mengatakan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan pelayanan energi tetap berjalan di tengah dinamika yang terjadi.

"Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Fanda.

Terkait kondisi pasokan, Fanda menyebut situasi geopolitik di Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Kondisi tersebut juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina telah meningkatkan pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen dan menambah jumlah mobil tangki.

"Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dan juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini," jelasnya.

Fanda juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov Riau dalam membangun komunikasi dengan Pertamina. Ia berharap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi bersama.

"Pak Gubernur menyambut baik kami sebagai pejabat baru dan sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bersinergi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pesan beliau agar kerja sama yang sudah baik ini terus dijaga, setiap permasalahan didiskusikan bersama, dicarikan solusinya bersama, dan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," pungkasnya.

Pemprov Riau Tagih Kewajiban Pertamina

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto juga meminta Pertamina segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah.

Ia berharap seluruh kewajiban serta aspek kerja sama antara Pertamina dan Pemprov Riau dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat.

"Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik," tutup SF. (*)