Beritariau.com, Siak -- Aktivitas investasi di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, kembali bergeliat setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka segel atau tanda penghentian sementara kegiatan pada bagian perairan PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS).

Dibukanya kembali akses kegiatan di sisi laut tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan kawasan industri yang selama ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Siak sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau.

Bupati Siak Dr Afni Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah membimbing dan membantu menyelesaikan persoalan administratif yang sebelumnya membuat aktivitas pembangunan di sisi perairan PT MNS dihentikan sementara.

"Sedari awal memang tidak ada masalah, selain masalah administrasi saja khusus di bagian laut. Sementara kegiatan industri di bagian daratnya tetap berjalan biasa. Alhamdulillah buah kesabaran itu datang di waktu yang tepat. Kami ucapkan terima kasih pada KKP, ini sekaligus jadi kado ulang tahun ke-27 Kabupaten Siak," kata Afni, Rabu (7/10/2026).

PT MNS merupakan investasi industri galangan kapal yang menjadi salah satu investasi perdana berbasis industri di KITB. Proyek tersebut menjadi penanda mulai bergeraknya kawasan yang telah lama dipersiapkan sebagai kawasan industri strategis Kabupaten Siak.

Afni mengatakan, Pemkab Siak akan terus berupaya mendatangkan investasi baru ke KITB. Bahkan, ia menyebut dalam waktu dekat akan ada investasi dengan nilai yang lebih besar dibandingkan proyek PT MNS.

"InsyaAllah besok ada peresmian investasi lebih besar lagi melebihi PT MNS di KITB. Penanda nyata bahwa KITB sedang menggeliat hebat dan perlu dukungan kita bersama," ujarnya.

Menurut Afni, masuknya investasi baru menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, Pemkab Siak tidak hanya memperjuangkan kepentingan fiskal daerah ke pemerintah pusat, tetapi juga berupaya mencari sumber pendapatan baru melalui pengembangan investasi.

"Menyuarakan keadilan fiskal ke pusat adalah tanggung jawab kita menjaga hak rakyat di daerah. Sedangkan menggaet investor di KITB adalah kewajiban kita bekerja demi kesejahteraan rakyat," katanya.

"Kita berupaya mencari sumber-sumber pendapatan baru, salah satunya melalui BUMD KITB yang sedang terus kita benahi," sambung Afni.

Persoalan Administrasi Diselesaikan

Sebelumnya, tanda penghentian sementara kegiatan yang dipasang KKP terhadap PT MNS sejak Juni 2026 akhirnya dilepas pada Ahad (4/10/2026).

Pelepasan dilakukan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dan dituangkan dalam berita acara.

Penghentian sementara tersebut berkaitan dengan belum dikantonginya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan pada sisi perairan.

Sementara itu, aktivitas pembangunan pada bagian darat PT MNS tetap berjalan.

Dalam berita acara pelepasan disebutkan terdapat dua alasan pencabutan tanda penghentian sementara. Pertama, PT MNS telah melunasi pembayaran denda administratif. Kedua, perusahaan telah mengajukan persyaratan dasar PKKPRL melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Direktur Utama PT KITB Eriyanto Hady mengatakan, pihak pengelola kawasan telah menerima pemberitahuan sekaligus bukti pelepasan tanda penghentian sementara dari PT MNS.

Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Siak yang menyambut positif perkembangan tersebut.

Dengan dibukanya kembali kegiatan pada sisi perairan, PT MNS kini dapat melanjutkan pembangunan galangan kapal yang sebelumnya sempat terhenti.

Proyek tahap pertama tersebut menelan investasi lebih dari Rp250 miliar dan diproyeksikan menyerap lebih dari 200 tenaga kerja setelah beroperasi.

Eriyanto berharap proses pembangunan dapat kembali berjalan sesuai target hingga fasilitas galangan kapal tersebut mulai beroperasi.

Kabar tersebut semakin memperkuat optimisme terhadap masa depan KITB. Terlebih, Pemkab Siak menyebut akan ada investasi baru dengan nilai lebih besar yang dijadwalkan diperkenalkan dalam waktu dekat.

Bagi Pemkab Siak, masuknya investasi tersebut bukan sekadar pembangunan kawasan industri, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Siak sebagai salah satu sentra ekonomi baru di Provinsi Riau. (*)