Beritariau.com, Jakarta -- Lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terdampak langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di tujuh provinsi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan.

Berdasarkan data Kemenkes per 21 Agustus 2026, tujuh provinsi yang terdampak karhutla meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Enam dari tujuh provinsi tersebut bahkan telah menetapkan status siaga darurat bencana. Kondisi ini berlangsung di tengah musim kemarau panjang yang diperkirakan masih berlanjut hingga September 2026.

Paparan asap karhutla mulai memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejumlah daerah melaporkan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), termasuk keluhan asma dan iritasi.

Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah kasus ISPA meningkat dari 402 kasus menjadi 716 kasus hanya dalam satu pekan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 78,1 persen.

Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026. Peningkatan kasus paling tinggi dilaporkan terjadi di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah.

Tren peningkatan kasus serupa juga ditemukan di Riau dan Kalimantan Selatan. Meski dampak kesehatan terus menjadi perhatian, hingga saat ini belum terdapat laporan korban meninggal dunia akibat bencana asap karhutla tersebut.

Kemenkes Kerahkan 314 Tenaga Kesehatan

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan yang lebih luas, Kemenkes telah mengerahkan 314 tenaga kesehatan ke sejumlah daerah terdampak.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengatakan, tenaga kesehatan yang diterjunkan terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog. Fokus utama penempatan berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (21/8/2026).

Selain mengirim tenaga medis, Kemenkes juga mendistribusikan berbagai perlengkapan kesehatan dan obat-obatan untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak.

Bantuan yang telah disalurkan antara lain 278.940 masker, 56 unit oxygen concentrator, 40 face shield, 1.000 pasang sarung tangan medis, 36 tabung Oxycan, delapan set alat pelindung diri (APD), 33 dus pemberian makanan tambahan (PMT), serta obat-obatan dan vitamin.

Di sejumlah wilayah rawan, pemerintah juga menyiapkan pos kesehatan dan ruang oksigen untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan.

Fasilitas tersebut tersedia antara lain di Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sementara di Kalimantan Barat, pemerintah menjalankan program “Oase Udara” di sejumlah fasilitas kesehatan. Program ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan oksigen bagi masyarakat yang mengalami keluhan sesak napas akibat paparan asap.

Warga Diminta Waspadai Gejala Gangguan Pernapasan

Kemenkes mengingatkan masyarakat di daerah terdampak agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan.

Warga yang harus beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan menggunakan masker serta rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi atau sumber informasi resmi.

Selain itu, masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih, serta mengurangi paparan asap sebisa mungkin.

Kemenkes menekankan agar masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Keluhan seperti sesak napas maupun gejala pernapasan lainnya perlu segera diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Langkah tersebut penting dilakukan agar gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat ditangani lebih cepat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk.

Dengan musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga September, kewaspadaan masyarakat terhadap dampak karhutla dinilai perlu terus ditingkatkan. (*)