Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong masyarakat memanfaatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai penyakit.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengajak masyarakat tidak menunggu munculnya gangguan kesehatan yang semakin parah untuk memeriksakan kondisi tubuh. Pemeriksaan dapat dilakukan secara gratis melalui puskesmas terdekat.

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa menjadi deteksi dini penyakit. Jangan sampai tunggu parah dulu, lebih baik deteksi dini dengan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis,” ujar Markarius, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, PKG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga medis sekaligus mengetahui kondisi kesehatan secara lebih menyeluruh.

Layanan tersebut tidak hanya terbatas pada pemeriksaan tekanan darah. Masyarakat juga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan gigi, mata, kadar gula darah, hingga asam urat.

“Warga yang PKG langsung di puskesmas ada juga pemeriksaan terhadap gigi, mata, gula dan asam urat. Apabila ada diagnosa awal, tentu kita menjaga pola keseharian dan mengatur pola makan kita,” jelasnya.

Markarius menilai deteksi dini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan, termasuk memperbaiki pola hidup dan pola makan.

Pemko Pekanbaru juga mendorong Dinas Kesehatan mempercepat pelaksanaan program PKG agar cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan tersebut semakin luas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga saat ini sebanyak 218.717 warga telah mengakses layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Jumlah tersebut setara sekitar 23 persen dari total penduduk Kota Pekanbaru.

Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan terus memperluas akses PKG dengan menyasar berbagai lokasi, termasuk kantor pemerintahan, sekolah, dan kampus.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu Pemko Pekanbaru mencapai target cakupan pemeriksaan kesehatan sebesar 46 persen hingga Desember 2026.

Pemerintah mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus menemukan potensi gangguan kesehatan sedini mungkin. (*)