Beritariau.com, Bagansiapiapi -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memperkuat langkah penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, di Pos Komando Penanggulangan KLB Malaria, Kantor BPBD Rohil, Selasa (4/8/2026).

Rapat yang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat dari wilayah terdampak tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menekan penyebaran malaria yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Rohil, Syafnurizal, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat sebanyak 12 kali selama penanganan malaria dalam dua tahun terakhir. Namun, upaya yang dilakukan belum mampu menekan angka kasus secara signifikan.

"Kita sudah menanggulangi bencana malaria ini selama dua tahun. Namun hingga kini belum berhasil menurunkan angka kasus secara signifikan. Karena itu, kami berharap seluruh OPD dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui rencana aksi bersama," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles mengungkapkan jumlah kasus malaria di Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 2.557 kasus. Kecamatan Sinaboi menjadi wilayah dengan angka penularan tertinggi, yakni 984 kasus, disusul Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 614 kasus, Kecamatan Bangko dengan 302 kasus yang ditangani RSUD dr. RM Pratomo dan 276 kasus di Puskesmas Bangko, serta Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam.

Menurut Jhony, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan malaria adalah rendahnya kepatuhan masyarakat menjalani pengobatan hingga tuntas.

"Kita harus mengetahui penyebab utamanya. Salah satu kendala adalah masyarakat tidak disiplin menghabiskan obat. Pengobatan minimal selama 14 hari, tetapi banyak yang berhenti karena merasa sudah sembuh," tegasnya.

Selain penanganan medis, Jhony juga mengingatkan potensi meningkatnya penyebaran malaria dan demam berdarah dengue (DBD) akibat curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk.

Karena itu, ia menginstruksikan seluruh camat, lurah, dan datuk penghulu agar turun langsung ke tengah masyarakat menggerakkan kembali budaya gotong royong membersihkan lingkungan.

"Saya minta pola pikir kita berubah. Jangan menganggap persoalan ini hal biasa. Saya tidak ingin ada masyarakat Rohil yang meninggal akibat malaria atau DBD. Camat, lurah, dan datuk penghulu harus menggerakkan masyarakat membersihkan lingkungan, jangan hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Rohil, Firdaus, menilai persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor yang harus segera dibenahi untuk mendukung pengendalian penyakit berbasis lingkungan.

Ia mengingatkan, tingginya angka kasus di sejumlah kecamatan berpotensi menjadi perhatian nasional apabila tidak segera ditangani secara serius. Firdaus juga meminta pemerintah melakukan kajian karakteristik wilayah, khususnya daerah pesisir seperti Panipahan dan Sinaboi, serta memastikan armada pengangkut sampah beroperasi optimal agar tidak terjadi penumpukan sampah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penanganan KLB malaria. Menurutnya, karena status yang ditetapkan adalah kejadian luar biasa, maka penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa melalui kerja sama lintas sektor.

Ia mengusulkan pembentukan grup koordinasi khusus yang melibatkan OPD, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama agar edukasi mengenai pencegahan dan kepatuhan menjalani pengobatan dapat lebih efektif diterima masyarakat.

Terkait kebutuhan anggaran, Basiran memastikan DPRD siap mendukung melalui pembahasan APBD Perubahan 2026.

"Saya meminta tim teknis segera menyusun kebutuhan riil anggaran penanganan darurat malaria. Kami di DPRD siap mendukung agar anggaran penanganan KLB ini menjadi prioritas demi keselamatan masyarakat Rokan Hilir," tegasnya.

Melalui penguatan koordinasi lintas OPD, dukungan Forkopimda, DPRD, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap penyebaran malaria dapat segera ditekan sehingga status KLB dapat segera diakhiri dan kesehatan masyarakat kembali terjaga. (*)