Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) kembali mengoperasikan Mobil Pangan Keliling Andalan dan Murah (Pak Aman) untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kepala DKP Kota Pekanbaru, Mahyuddin, mengatakan program Mobil Pak Aman menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga di bawah pasaran sekaligus menjaga stabilitas harga.

"Mobil Pak Aman terus beroperasi melayani warga Pekanbaru dengan menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, dan telur dengan harga terjangkau," ujar Mahyuddin, Selasa (21/7/2026).

Pada Selasa (21/7/2026), Mobil Pak Aman melayani masyarakat di Kantor Lurah Muara Fajar Timur, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai Barat, mulai pukul 09.00 WIB.

DKP juga telah menyusun jadwal layanan untuk beberapa lokasi lainnya, yakni:
- 22 Juli 2026: Kantor Lurah Rantau Panjang.
- 23 Juli 2026: Kantor Lurah Rumbai Bukit.
- 28 Juli 2026: Kantor Lurah Rejosari.
- 29 Juli 2026: Kantor Lurah Melebung.
- 30 Juli 2026: Kantor Lurah Agrowisata.

Melalui program ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Beberapa komoditas yang tersedia antara lain beras SPHP seharga Rp61.000 per 5 kilogram, beras Anak Daro Rp84.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan tepung terigu Rp12.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia minyak goreng Minyakita seharga Rp31.000 per 2 liter, minyak goreng Victolin Rp21.000 per liter, serta telur dan aneka sayuran yang dijual dengan harga setara harga petani.

"Kami memastikan harga bahan pangan yang dijual melalui Mobil Pak Aman berada di bawah harga pasar sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Mahyuddin.

Program Mobil Pak Aman merupakan salah satu langkah Pemkot Pekanbaru untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga stabil sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. (*)