Beritariau.com, Rohil – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggagas gerakan terpadu untuk mendorong pangan aman sekaligus memperkuat sektor UMKM melalui kolaborasi lintas sektor bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan Dumai.

Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Rokan Hilir ini menjadi forum strategis dalam menyinergikan program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus pada keamanan pangan, pengendalian resistensi antimikroba, serta peningkatan daya saing produk lokal.

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Rokan Hilir, Juni Rahmat, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang sosialisasi kebijakan, tetapi juga sarana konsolidasi lintas sektor dalam menjawab tantangan di bidang pangan dan kesehatan.

Salah satu agenda utama adalah advokasi dan pendampingan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman, sebagai instrumen untuk memastikan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan di daerah.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pengendalian resistensi antimikroba, yang menjadi isu kesehatan global karena berdampak pada efektivitas pengobatan dan ketahanan sistem kesehatan. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat langkah preventif dan responsif terhadap ancaman tersebut.

Tak hanya aspek kesehatan, kegiatan ini juga menyentuh pemberdayaan ekonomi. Hal ini terlihat dari penyerahan sertifikat halal kepada produk roti hasil binaan warga lembaga pemasyarakatan, yang menjadi simbol integrasi pembinaan sosial dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, penyusunan teknis inkubator UMKM komersial turut dibahas guna mendorong percepatan pengembangan produk lokal berbasis inovasi dan orientasi pasar.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga melibatkan berbagai OPD untuk memastikan program berjalan terintegrasi dan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Melalui gerakan ini, Pemkab Rokan Hilir menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM. (*)