Beritariau.com, Pekanbaru - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, mengadakan rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (4/3/2025).

Foto: Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto saat memimpin rapat.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis. 

Foto: Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis. 

Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasby Assodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Foto: Anggota DPRD Riau Andi Darma Taufik.

Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau M Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau M. Job Kurniawan, beserta seluruh kepala OPD Provinsi Riau dan jajaran terkait.

Foto: Anggota DPRD Riau, Ginda Burnama.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Banggar Kaderismanto, menyampaikan bahwa dinamika pendapatan daerah harus dikunci dan pembahasannya terdapat dalam Rencana Kerja Pendapatan Daerah (RKPD). 

Foto:  Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.

Kaderismanto juga menambahkan pentingnya mengetahui seberapa besar pendapatan Pemprov Riau untuk memastikan angka tunda bayar.

Foto:  Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.

"Perencanaan anggaran telah dilakukan sebanyak lima kali pergeseran. APBD harus dibuka secara transparan karena gubernur juga menginginkan hal tersebut," ujar Kaderismanto.

Foto: Anggota DPRD Riau, Abdul Kasim.

Foto:  Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.

Foto:  Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.

Foto:  Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Androy Ade Rianda, mengungkapkan adanya masalah terkait pembayaran gaji di beberapa SMK yang belum dibayarkan. Ia mendesak agar masalah gaji tersebut segera diselesaikan. (Galeri Foto)