Akui Institusinya disusupi jaringan narkoba, Polda Riau takkan diam
Ilustrasi | Beritariau.com 2015
Beritariau.com, Pekanbaru - Kepolisian Daerah (Polda) Riau tak menampik bahwa anggota Polisi tak sedikit yang terlibat jaringan peredaran narkoba. Namun, Polda Riau menegaskan, tak segan-segan menindak yang terlibat.
Hal itu, disampaikan saat Dialog Interaktif Seputar Narkoba "Implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba" yang digelar Dewan Pimpinan Rayon Perguruan Tinggi (DPR-PT) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Riau di Sekretariat Relawan Pro Jokowi (ProJo) Riau, Kamis (26/03/15).
"Lihat saja. Kan tak sedikit yang kami tindak dan proses. Kita tak main-main soal ini," ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan Penyidik (Wasdik) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau AKBP Januar Manurung dalam dialog.
Menurutnya, Narkotika merupakan "Extra Ordinary Crime" (Kejahatan Luar Biasa) yang dalam operasinya tak mudah diungkap. "Ini kan Dark Crime. Jadi harus hati-hati," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto juga mengakui bahwa peredaran Narkoba di Riau mulai mengkhawatirkan. Sebab itu, Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serius memperhatikan masalah tersebut.
"APBD Riau harus pro pencegahan dan pemberantasan narkoba. Coba bayangkan, anak-anak remaja, apalagi mahasiswa, sudah terkontaminasi narkoba," kata Sugeng.
Senada dengan Polda Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Setia Untung Mulyadi, mengaku bahwa kasus narkoba menjadi salah satu prioritas di institusi yang dipimpinnya.
"Kita lihat sendiri. Hukuman eksekusi mati terhadap terpidana Narkoba sudah dilakukan. Di Riau, kita takkan segan-segan menuntut hukuman berat bagi terdakwa narkoba," ungkap Untung.
Dalam dialog yang dihadiri puluhan mahasiswa dan remaja ini, Ketua DPR-PT GRANAT Riau Larsen mengapresiasi kedatangan para narasumber. Menurutnya, sikap ini, menunjukkan adanya keseriusan aparat agar tidak main-main dalam pemberantasan narkoba.
"Kami apreasiasi. Ini menunjukkan keseriusan aparat. Kita harap sikap ini jangan tanggung-tanggung. Penindakan harus serius dilakukan," kata Larsen. [Pan]
