Sahat Oknum ASN PUPR Riau Terbukti Berkebun Sawit di HPHTI, YLBHR : Harus Ditumbangi

Sekretaris YLBHR, Suwandi memperlihatkan titik koordinat pada GPS yang menunjukkan salah satu lokasi lahan kebun Kelapa Sawit milik Sahat Martumbur dalam Sidang Pemeriksaan Setempat di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Jumat (24/6/2022). Sidang lapangan ini digelar sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara gugatan YLBHR terhadap Kebun Kelapa Sawit di dalam HPHTI PT. NWR.

BERITARIAU.COM, PEKANBARU - Sahat Martumbur, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas PUPR Riau, terbukti berkebun Kelapa Sawit di Kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) memenangkan gugagan Legal Standing bidang kehutanan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Putusan telah dibacakan pada Kamis, 29 September 2022 lalu.

Ketua YLBHR Riau, Dempos TB mengemukakan, Majelis Hakim mengabulkan semua gugatan yang diajukan. Sahat secara sah meyakinkan membuka kebun Kelapa Sawit seluas 53 hektare secara ilegal di dalam kawasan hutan. 

Kawasan tersebut berstatus Hutan Produksi (HP) yang dibebani HPHTI Pola Transmigrasi atas nama PT. NWR. YLBHR turut menarik PT. NWR sebagai Tergugat II. 

Majelis Hakim memerintahkan Sahat menyerahkan areal yang dikuasainya tersebut kepada PT. NWR dalam keadaan kosong. 

"Artinya tanaman kelapa sawit milik saudara Sahat harus ditumbangi," kata Dempos didampingi Ketua DPD YLBHR Riau, Jackson Sihombing dan Sekretaris YLBHR Riau, Nardo Pasaribu, Kamis (10/11/2022).

Apabila Sahat lalai melaksanakan perintah putusan tersebut, ia wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2,5 juta per hari. "Kalau setahun putusan tidak dilaksanakan, tinggal dihitung saja per hari dikali 2,5 juta," tandasnya. 

Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan perkara a quo;

Lalu NWR harus mengembalikan lahan tersebut ke status dan fungsinya semula. Kemudian NWR melakukan penanaman tanaman industri sesuai amanat perizinan yang diterima.

"NWR harus menjaga dan memelihara areal kerja HPHTI miliknya dengan melakukan penanaman tanaman industri di objek gugatan," tegasnya merujuk amar putusan tersebut. 

Sementara itu, Hakim juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mekakukan pengawasan. 

Menurut Dempos, Sahat belakangan mengajukan banding. YLBHR telah menerima surat pemberitahuan banding dari PN Pelalawan.  Pihaknya masih menunggu materi dasar upaya hukum Sahat tersebut. 

Ia mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Pelalawan. Menurut dia, putusan tersebut merupakan bentuk keadilan di bidang pelestarian lingkungan. 

Terkait upaya banding Sahat, Dempos tetap optimis putusan Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan PN Pelalawan. "Kita yakin putusan di tingkat banding hasilnya juga akan sama," katanya.

Ia menambahkan, YLBHR akan menempuh jalur hukum pidana. Ia menegaskan, Sahat harus mempertanggungjawabkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sudah terbukti di PN Pelalawan secara pidana juga. (*)