DPD LSM GEMPUR Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Lampu Jalan di Bengkalis oleh Dishub Riau

Ketua LSM GEMPUR, Hasanul Arifin saat melakukan investigasi langsung di lokasi pekerjaan

Beritariau.com, Pekanbaru - DPD LSM Gerakan Pemantau Aparatur Negara (GEMPUR) Riau adanya dugaan korupsi pada proyek Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti dengan nilai Rp. 1.913.990.424 tahun anggaran 2019.

Ketua DPD LSM GEMPUR, Hasanul Arifin mengatakan berdasarkan hasil investigasi pihaknya, ada dua unit Tiang Lampu yang diduga fiktif alias tidak ditemukan bukti fisik pengerjaannya. 

"Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya (LPJU TS) Adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat dipasang pada sisi  kiri, kanan dan atau di tengah badan jalan tepatnya pada  median jalan yang manfaatnya untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan," kata Arifin, Jumat (30/9/2022). 

Arifin menuturkan, dugaan fiktif pengadaan dan pemasangan LPJU TS terendus saat DPD LSM GEMPUR Riau melakukan observasi di Desa Ketam Putih hingga Desa Pematang Duku. 

"Dari urutan nomor 1 hingga 30 tiang dan lampu yang dipasang pada ruas jalan propinsi Desa Ketam Putih hingga Desa Pematang Duku, Kabupaten Bengkalis, tiang dan lampu nomor 15 dan nomor 23 tidak ditemukan bukti fisiknya," katanya. 

Arifin memaparkan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh penyedia PT Meranti Pilar Mandiri yang beralamat pada di jalan Dahlia no 45 Sukajadi Pekanbaru.

"Anehnya ketika tim menelusuri alamat penyedia sebagai mana yang tertera pada dokumen LPSE alamat tersebut, tidak kami temukan dan hanya menemukan agen LPG 3 kg dan nomor kontak yang ditampilkan pada google dengan nomor dihubungi orang yang bersangkutan mengatakan salah sambung," ujarnya. 

"Hal ini tentunya ini semakin menambah tanda tanya besar bagi kami, bagaimana bisa alamat dan nomor kontak penyedia sekelas PT Meranti Pilar Mandiri tersebut  bisa samar alias tidak jelas."

Temuan tersebut, lanjut Arifin, sudah di sampaikan pada Zulkarnaen sebagai PPTK dan H.Azrial Ar sebagai PPK sekaligus Kepala Bidang Perhubungan Darat saat itu.

"Saya juga telah mendatangi dinas terkait dan membicarakan tentang temuan kami ini kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Riau guna mendapatkan penjelasan dengan harapan temuan kami yang didasari fakta lapangan ini dapat dicocokkan dengan data yang ada pada dinas perhubungan provisi Riau," terang Arifin. 

"Pengadaan dan Pemasangan lampu  penerangan jalan umum tenaga Surya ini kan menggunakan uang rakyat, tentunya rakyat berhak untuk tau seperti apa dan bagaimana realisasinya. Karena fakta yang kami temukan di lapangan berbeda dengan data KAK," lanjutnya.

Selain itu, Bung Arif juga menyoroti keterangan dari PPK yang mengatakan kegiatan ini telah diawasi oleh TP4D dan tidak ada masalah.

"Ini yang membuat daya tarik kami untuk mengukap kebenarannya, bagaimana bisa kegiatan yang telah diawasi oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan hasil seperti ini?," tanya Arifin. 

Atas hal tersebut, Arifin arifin mempertanyakan kinerja TP4D dan menantang PPTK dan PPK pada kegiatan tersebut untuk membuktikan data mereka dengan fakta ditemukan LSM GEMPUR

"Jika nanti fakta lapangan yang kami temukan itu terbukti benar fiktif, maka dapat kami pastikan dokumen serah terima hasil pekerjaan serta perjalanan dinas pejabat terkait kegiatan ini juga di duga fiktif dan pengawasan TP4D dapat dikatakan kebobolan," ucapnya. 

Terhadap hal ini, Arifin mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan sikap acuh PPK dan PPTK lalu akan mengambil langkah untuk segera melaporkan dugaan kegiatan fiktif ini ke aparat penegak hukum. 

"Sebagai masyarakat, kami berharap nanti aparat penegak hukum dapat segera memproses dugaan adanya kegiatan pengadaan dan pemasangan  fiktif LPJU TS di kabupaten Bengkalis dengan memanggil pihak-pihak terkait," tutup Arifin. 

Saat dikonfirmasi, PPTK pada kegiatan tersebut, Zulkarnaen mengatakan bahwa Ia tak bersifat acuh terhadap LSM GEMPUR dan meminta agar pihak LSM untuk menghubungi Dinas Perhubungan Riau terkait laporan dugaan itu. 

Ia menyarankan agar LSM GEMPUR membuat surat ke OPD terkait untuk diklarifikasi dan kemudian apabila dinas perlu penegasan untuk menjawab barulah memanggil dirinya selaku PPTK. 

"Kalaulah saya diminta menjawab, posisi saya bukan lagi di Dinas Perhubungn. Jadi intinya ruang untuk bertanya secara lisan itu melibatkan dinas terkait apalagi dokumennya ada di dinas, kalau saya menjawabkan harus berdasarkan dokumen," tulis Zulkarnaen. 

Sementara terkait dugaan fiktif tersebut, Zulkarnaen memastikan bahwa tuduhan itu tidaklah benar dan semua sudah melalui proses yang berlaku. (*)