Beritariau.com, Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho memastikan pihaknya masih memproses sejumlah temuan hasil Inspeksi Mendadak (SSidak) yang dilakukannya di sejumlah sekolah SMA. Diantaranya, ditemukan 2000 siswa titipan diluar ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Munculnya pernyataan itu membuka harapan atas pengusutan dugaan adanya Siswa PPDB Titipan di Riau.

"Masih kita rapatkan. Posisinya masih kita proses. Minta data dari Dinas Pendidikan," katanya saat ditemui Beritariau.com, Kamis  (28/07/22) kemarin.

Sebelumnya, Agung menyidak sejumlah sekolah antara lain; SMAN 9, SMAN 5, SMAN 10 dan SMKN 1. "Menindaklanjuti itu, masih dirapatkan," katanya.

Namun, keterangan Agung kali ini berbeda dengan sikap sebelumnya. Kali ini, Ia justru mengaku temuan itu tak perlu dilaporkan lagi. Isu pengusutan sebelumnya itu yang menjadi pintu masuk membuka praktik mafia penerimaan siswa ini menjadi isapan jempol.

"Kita kan bagian dari pengawasan, tak perlu dilaporkan lagi," ungkapnya sembari berlalu.

Terpisah, Plt Kadisdik Provinsi Riau M Job Kurniawan, saat ditemui mengatakan, adanya penerimaan penambahan siswa rombongan belajar (rombel) diluar ketentutan PPDB di beberapa sekolah, baik titipan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan, justru bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan siswa pendaftaran PPDB online yang terbatas di setiap sekolah dan siswa yang ingin mendapatkan sekolah yang tepat.

"Kita ingin coba bagaimana orang-orang yang mendaftar disekolah negeri, biar cepat ke sekolah negerinya. Sambil memaksimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada," katanya.

Dicecar pertanyaan terkait 2000 siswa titipan atas Sidak DPRD provinsi Agung Nugroho, ia membantah. Ia malah menjabarkan program dan upaya penerimaan siswa yang membludak dengan daya tampung sekolah yang terbatas saat ini.

"Saya rasa tidak seperti itu. Jika pun melanggar peraturan tentu kami diberikan sanksi. LPDB sudah berlangsung, pasca PPDB lagi sekarang kita pikirkan. Adanya penerimaan siswa mencapai 20000 siswa di seluruh Kota Pekanbaru, yang diterima sekitar 7000an siswa. Terbatas nya sekolah. Tapi kita berupaya bagaimana yang sekolah itu ingin sekolah," tutupnya.

Pernyataan ini berbeda dengan sikap Gubernur Riau beberapa waktu lalu yang sempat mengancam akan melaporkan pidana oknum yang melakukan penambahan rombongan belajar tanpa sesuai ketentuan. (*)