Diduga TPPU, Pejabat Berkebun Sawit Secara Ilegal

YLBHR: Ada oknum Pejabat KemenPUPR di Riau Berkebun Sawit 60 Ha di Konsesi!

ILUSTRASI : Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menindak tegas adanya perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa proses permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Dokumentasi Antara

Beritariau.com, Pekanbaru - Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) Riau mencium kepemilikan lahan ilegal oleh oknum Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Riau. Jabatannya bukan sembarangan. Disinyalir, oknum tersebut adalah salah satu Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kementerian PUPR yang bertugas di Riau.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPD YLBHR Provinsi Riau, Nardo Ismanto. Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan somasi kepada oknum pejabat tersebut.

"Fakta ditemukan, di areal kebun sawit yang dimiliki oknum berinisial SM, sudah terbit izin IUPHHK-HTI areal PT Nusa Wana Raya (NWR), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.444/KPTS-II/1997 seluas +21.870," kata Nardo, Rabu (13/10/21), di kantor Sekretariat DPD YLBHR Provinsi Riau.

Nardo menjelaskan, lahan Sawit yang terletak di Kecamatan Gondai Kabupaten Pelalawan itu ternyata tidak terdaftar di Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Karena, lahan itu berada di kawasan hutan Produksi.

"Dari awal kami sudah curiga, lalu cek ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan ternyata benar lahan itu (Kebun Sawit) tidak terdaftar izin usaha perkebunan maupun surat tanda Budidaya perkebunan tidak ada," kata Nardo.

"Dugaan kami, Negara dirugikan sedikitnya sekitar ratusan juta lebih setiap tahun. Karena, tidak mengurus izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, izin penggunaan kawasan Hutan, dan tidak membayar pendapatan Negara dari PSDH (Provinsi Sumber Daya Daerah)," katanya.

Tidak hanya itu, dari hasil penelusuran tim nya. Nardo juga menemukan dugaan pencucian uang, uang mengingat oknum Pejabat itu memiliki nilai kekayaan yang fantastis tapi tidak melaporkan kekayaannya atas kebun sawit itu (LHKPN, red) ke KPK.

"Selain gugatan, kami juga membawa ini ranah Pidana Pencucian Uang. Dalam UU Cipta Kerja, kalau dia mengaku terlanjur menguasai Hutan, apakah dia tinggal di dekat lokasi dan apakah dia melaporkan kebun itu Negara. Jangan salah, kalau masih sembunyi-sembunyi dia kelola areal hutan, UU Cipta kerja takkan menghalangi proses hukum terhadap perbuatan menguasai kawasan hutan," ucap Nardo.

Pihaknya juga kecewa terhadap PT NWR selaku pemiliki konsesi.

"Kita kecewa. PT NWR lalai atau sengaja ini membiarkan areal yang dipercayakan negara kepadanya untuk ditanami tanaman hutan, tapi dibiarkan jadi kebun sawit? Ada apa NWR dengan oknum tersebut? Ini sedang kita susun draft langkah hukum kita terhadap kasus ini," ucapnya.

"Negara memanggil kita mengawasi kawasan hutan. Koordinatnya sudah jelas," ucapnya.

Terkait hal itu, SM saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp tidak memberikan balasan apapun. Meski tanda contreng biru menunjukkan sudah di baca. (*)