BKD, Inspektorat dan Jaksa Diminta Usut

Sst! Oknum Pejabat Tinggi di Riau Diduga 'Bermain' Jasa Konsultan

ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Seorang oknum Pejabat Tinggi di Provinsi Riau tercium 'bermain' Jasa Konsultan ke sejumlah perusahaan di Riau. Bahkan, namanya tercatat resmi di dalam struktur perusahaan Jasa Konsultan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR).

"Kami mendapat informasi dan dokumen A1, bahwa oknum tersebut diduga bermain Jasa Konsultan. Setahu UU, kan tidak boleh PNS bekerja di Kedinasan dan di Badan Usaha Milik Daerah, rangkap di perusahaan yang bergerak yang bidangnya terkait dengan kedinasannya. Ini konflik kepentingan," kata Sekretaris DPD Riau YLBHR, Nardo Pasaribu, Selasa (12/10/21).

Nardo menegaskan, memang di Undang-Undang ASN itu tidak ada larangan ASN untuk punya usaha. Artinya, dibolehkan sepanjang tidak melanggar etika di dalam bekerja. Tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu jam kerja, tidak ada konflik kepentingan.

"Nah, ini kita dapat oknum bersangkutan keliling temui-temui perusahaan dan menawarkan Jasa Konsultan ini. Ini bahaya terhadap Tupoksinya bahkan BUMD yang di lingkungannya bekerja. Bahkan, namanya tercatat sebagai Manajer Operasional. Karena kita selidiki, kabarnya Oknum ini pernah bekerja di Kampus Perguruan Tinggi Negeri," kata Nardo.

Dijelaskan Nardo, dalam dokumen Perusahaan Jasa Konsultan itu setebal 20 halaman yang Izin Gangguan terbarunya turut dilampirkan pada 21 Januari 2021, Oknum Pejabat Tinggi itu tercatat sebagai Manajer Operasional.

Dalam dokumen itu, perusahaan tersebut bergerak dibidang Jasa Konsultan : Study Kelayakan (Feasibility Study), perencanaan wilayah, survey kesesuaian lahan, survey dan pemetaan, kajian lingkungan (AMDAL,  UKL-UPL), serta jasa analisis Laboratorium Lingkungan seperti analisa kualitas udara  (ambient dan emisi), kualitas air, kualitas air limbah, analisa tanah, logam berat dan lainnya.

Nardo curiga, Ia berharap Gubernur Riau Syamsuar memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat menelusuri seluruh kegiatan kedinasan yang bersangkutan. "Kami yakini ada konflik kepentingan dan dugaan korupsi disini. Gubernur kok membiarkan Pejabat beginian. Apa mungkin oknum tersebut mengelabuhi Gubernur?," katanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS, disebutkan bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

"Kemudian, PP itu juga menyebut, PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawar, bawahan atau orang lain maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara," papar Nardo.

Tak hanya itu, Nardo juga mencium aroma tidak sedap, yakni Korupsi dalam keterlibatan oknum tersebut seperti tertuang dalam Perpres Beneficial Owner (BO), yakni Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Jaksa harus mengejar Perusahaan ini termasuk rekening-rekeningnya. Jangan-jangan, dia yang perusahaan ini. Tapi, seolah-olah jadi Tenaga Ahli," kata Nardo.

Diungkapkan Nardo, dalam dokumen tersebut mencantum Daftar Perusahaan Rekanan mereka sebagai Pengalaman Kerja.

"Nanti, kita uji semua satu per satu analisa lingkungan perusahaan-perusahaan yang mereka buatkan dokumen lingkungannya. Benar apa tidak analisanya? Kami lihat ada perusahaan yang mereka buat dokumen amdalnya, justru Banjir di lingkungan sekitarnya. Karena kadang dokumen lingkungan ini rekayasa saja agar keluar Izin. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, swasta dan BUMD di Riau kena. Kita akan konsultasi ke Jaksa soal ini," tutupnya lagi. (*)