Tak Sesuai Putusan MA, 1.323 Sisa Lahan Sawit Desa Gondai Pelalawan Gagal Dieksekusi

EKSEKUSI LAHAN - Belum lama ini, Kejaksaan Setempat dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, melakukan eksekusi lahan di Lahan Sawit milik masyarakat Desa Gondai Kabupaten Pelalawan, Riau | Ist

Beritariau.com, Pekanbaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, gagal melakukan eksekusi 1.323 hektare lahan sawit yang disengketakan 2 perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSK) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Padahal dalam petikan putusan Mahkamah Agung (MA) 1.323 hektare lahan sawit yang tersisa dieksekusi oleh pengadilan dan dikembalikan fungsinya ke hutan tanaman industri bukan kebun sawit.

"Kita hanya mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Arahan dari pusat areal tersebut (lahan sengketa,red) dikerjasamakan," kata Kepala DLHK Provinsi Riau, Maamun Murod, kepada wartawan, Selasa (01/06/2021).

Awalnya, lahan yang disengketakan sebanyak 3.323 hektare lalu dieksekusi sekitar 2.000 hektare atas perintah pengadilan MA.

Murod dalam pengakuannya tidak mengetahui secara persis apakah lahan yang dikerjasamakan kedua belah pihak seluas 3.323 hektare atau hanya sisa lahan yang kini belum dieksekusi sekitar kurang lebih 1.323 hektare.

Termasuk kata dia, ada atau tidaknya jalinan kerjasama atau persetujuan dari kedua belah pihak. Murod sendiri tidak bisa menjelaskan secara rinci kerjasama apa yang dimaksud. "Itu (kerjasama,red) saya tidak tahu, silahkan tanya ke KLHK," singkatnya.

Bahkan Murod tidak menampik, bila melihat putusan dari Mahkamah Agung RI, arahan kerjasama dari pusat tersebut melanggar putusan yang telah dikeluarkan secara resmi.

Dimana pada awal ada putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui DLHK Riau dan Hutan Tanaman Industri (HTI) kemudian diserahkan kepada PT NWR yang memegang izin seluas 3.323 hektare. "Bagi kita ini (kerjasama,red) melanggar," jelas Murod.

Terpisah, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Riki Saputra menjelaskan, bila melihat dari sisi eksekusi lahan, pihaknya sebagai eksekutor dalam putusan pidana yang dikeluarkan MA, sudah melakukan hal tersebut beberapa waktu lalu. Namun, eksekusi hanya terhadap 2.000 hektare kebun sawit PT PSJ, sedangkan sisanya 1.323 hektare belum dilakukan.

"Eksekusi sudah kami laksanakan. Kami melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan, secara formal sudah menyerahkan lahan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan," ucap Riki.

Menurutnya, lahan yang sudah dieksekusi itu sudah dikembalikan sebagaimana tertera dalam amar putusan kepada Negara melalui DLHK Provinsi Riau dan PT NWR.

Jika melihat putusan yang ada, eksekusi dalam perkara pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Pihaknya selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melaksanakan termasuk penyerahan lahan kepada leading sektor terkait sesuai dengan putusan pengadilan

Meskipun kata dia lagi, untuk kegiatan penertiban dan pemulihan kawasan hutan masih belum terlaksana secara penuh, pihaknya mengembalikan kepada DLHK Riau selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk untuk teknis penertiban dan pemulihan kawasan hutan.

"Penertiban dan pemulihan kawasan hutan itu yang baru terlaksana seluas kurang lebih 2.000 hektar," tutur Riki.

Seperti diketahui, pengadilan telah mengeluarkan 2 putusan terkait sengket lahan sawit di Desa Gondai, Pelalawan, Riau yang melibatkam 2 pihak yakni PT PSJ dan PT NWR.

Dalam putusan pertama, putusan pertama dikeluarkan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau. Dimana Hutan Tanaman Industri (HTI) kemudian diserahkan kepada PT NWR yang memegang izin seluas 3.323.

Kemudian disusul dengan putusan bahwa surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 595 K.TUN/2020 dan disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Menurut Riki, Putusan Mahkamah Agung RI dalam peradilan pidana dan putusan Mahkamah Agung RI dalam peradilan TUN, tidak ada hubungannya sama sekali.

"Menurut hemat kami dua putusan itu merupakan hal berbeda. Sebab objeknya juga berbeda," terangnya beberapa waktu lalu.

Intervensi Lembaga Negara
Akademisi hukum dan tata negara dari Universitas Riau, Mexasai Indra menilai, tidak seorang pun yang bisa menghalangi jalannya eksekusi.

"Jika ada lembaga negara lain yang melakukan intervensi termasuk Presiden sekalipun, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara," kata Mexasai.

Eksekusi lahan dilakukan Kejaksaan bersama DLHK Riau. Kebun dimiliki oleh kelompok petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti. Sistemnya berupa pola plasma atau mitra dengan perusahaan.

Eksekusi itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018.

Dia menyarankan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, untuk menempuh dengan upaya hukum lainnya.

"Sekiranya dalam proses persidangan ada hal-hal yang dianggap janggal, dapat melaporkan ke Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan kode etik (code of etic) perilaku hakim. Itulah konsekuensi dari ajaran negara hukum," kata Mexasai.

Dia menuturkan, eksekusi yang dilaksanakan DLHK Provinsi Riau merupakan tindak lanjut putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

"Dan setiap putusan pengadilan berlaku asas resjudicata vapoir tate hebiture atau setiap putusan hakim dianggap benar," terang Mex.

Terlebih pelaksanaan eksekusi bersumber dari konsep kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. "Maka setiap warga negara berkewajiban untuk menghormatinya, jika ada yang menghalangi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan," tegasnya.