Neta: Novel Cs vs KPK, Bukan Konflik Politik Apalagi Agama

IPW: PGI dan Gereja jangan mau diperalat dan diseret-seret Novel Cs

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) | JPNN

Beritariau.com, Jakarta - Ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta agar Persatuan Gereja Indonesia (PGI) atau organisasi manapun, tidak terpengaruh oleh selancar yang dimainkan oleh Novel Baswedan cs di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, persoalan Novel Baswedan cs adalah murni konflik pekerja yakni antara pemberi gaji (pemerintah) dengan penerima gaji (Novel Cs).

"Jangan mau di manuver dan diperalat oleh Novel Baswedan Cs. Sebab persoalan Novel dengan KPK bukanlah persoalan politik, apalagi persoalan agama. PGI perlu mengingat hal ini," kata Neta, dalam keterangan tertulis yanh diterima Beritariau.com, Minggu (30/5/21).

Dengan dibentuknya Wadah Pegawai (WP) di KPK oleh Novel Baswedan Cs, semakin mengukuhkan bahwa keberadaan Novel Cs di lembaga anti rasuah adalah pegawai alias pekerja (buruh,red) yang segala masalahnya sebagai pekerja (buruh) harus berkordinasi dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI).

Begitu juga mengenai perselisihan Novel Baswedan Cs sebagai pekerja yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh atau wadah pegawai dalam satu perusahaan.

Tujuan ini dilakukan Novel Cs agar penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan lainnya, seperti pembayaran pesangon bisa segera tercapai.

"Jadi sangat salah kaprah jika ombudsman dan Komnas HAM mau diperalat dan diseret-seret Novel Cs dalam masalahnya. Lebih salah kaprah lagi jika PGI sebagai lembaga gereja mau diseret-seret Novel Cs," cetus Neta.

Dengan adanya WP di KPK, lembaga yang mereka buat inilah yang harusnya membangun komunikasi ke SPI dan Departemen Tenaga Kerja jika mengacu UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"PGI dan organisasi lain kita ingatkan lagi jangan mau diseret-seret Novel Cs bahwa kewajiban tes TWK bagi calon ASN adalah syarat mutlak. Bagaimanapun seluruh ASN harus patuh dan berorientasi pada Wawasan Kebangsaan Pancasila agar ASN tidak dilumuri kelompok-kelompok radikal apalagi kelompok Taliban," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan pimpinan KPK yang mewajibkan pegawainya mengikuti TWK sudah sangat tepat. Dimana dalam statment itu Presiden menyebutkan bagi yang tidak lulus harus berjiwa besar dan segera keluar dari KPK.

"KPK bukanlah milik pribadi Novel Baswedan yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadinya. Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel dan Novel adalah KPK," bebernya.

IPW berkeyakinan masih banyak orang yang lebih hebat dari Novel di dalam internal KPK. Dan persoalan ini hanya karena framing yang dibangun oleh Novel Cs begitu diheboh-hebohkan sehingga semua prestasi yang dicapai KPK selama ini seolah-olah adalah hasil kerja pribadi Novel Baswedan.

"Kesan ini yang harus dibersihkan. Seluruh anak bangsa harus menyadari KPK adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik pribadi Novel Baswedan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam siaran Pers PGI saat kunjungan sejumlah penyidik KPK ke Kantor PGI, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyatakan akan menyurati Presiden Jokowi terhadap polemik di KPK. (red)