Kisruh Gubri Angkat Pejabat Lelang Tersandung Korupsi
Penentu Lelang Proyek di Riau tersandung Korupsi, GPMPK: Kok Syamsuar belum pecat Eki Khadafi?

BENTANG - Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Keadilan (GPMPK) kembali melakukan aksi dengan membentangkan spanduk mendesak Syamsuar pecat Eki Khadafi disamping kediaman Gubernur Riau (Gubri), Kamis (27/5/2021) | Ist
Beritariau.com, Pekanbaru - Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Keadilan (GPMPK) kembali melakukan aksi dengan membentangkan spanduk disamping kediaman Gubernur Riau (Gubri), Kamis (27/5/2021)
Dalam aksinya mereka meminta Gubri tidak tidur dalam menyikapi persoalan tersangka dugaan korupsi gedung pembangunan Pascasarjana FISIP Universitas Riau yang saat ini tengah menduduki jabatan sebagai salah satu Penentu Pemenang Lelang-lelang Proyek di Pemprov Riau sebagai Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Riau.
"Kita menyayangkan hingga saat ini belum adanya tindakan tegas dari Gubernur Riau Syamsuar terkait pemecatan saudara Eki Khadafi. Pak Syamsuar jangan tidur," kata koordinator aksi GPMPK, Handi, dalam seruan aksinya.
Menurutnya, saat ini orang nomor 1 di pemerintahan Riau itu belum bersikap tegas terhadap kasus yang melilit Eki Khadafi. Harusnya kata dia, kasus ini sudah jelas secara kasat mata.
"Pak Syamsuar sampai sekarang belum memecat. Kenapa? Kita tahu kasus terhadap Eki masih berlanjut dan telah berstatus tersangka namun belum menuai kejelasan hukum," cetusnya.
Pihaknya menduga Gubri saat ini tengah menyelamatkan tersangka korupsi, sehingga tersangka merasa kebal hukum.
"Kita tahu sebelumnya Mantan Sekda Provinsi Riau Yan Prana terlibat kasus korupsi dana bansos Siak kini berstatus terdakwa yang juga diduga ada keterlibatan Gubernur Riau di dalamnya," bebernya.
Anehnya, sekarang ada oknum pejabat Pemerintah Riau kembali melakukan hal serupa namun uniknya dijadikan pejabat pemerintah sebagai kepala bagian. Jika dilihat berdasarkan asas kepatutan hal ini sudah salah.
"Kita berbicara asas kepatutan yang mana tidak layak seorang tersangka korupsi dijadikan pejabat pemerintah. Ini sangatlah tidak wajar dan akan menjadi contoh tidak baik sehingga para pejabat lainnya tidak akan mempedulikan itu dan dapat merusak integritas Provinsi Riau," pungkasnya. (rls)

