Abdullah Adukan Kemacetan Jalan Lintas Timur ke Ombudsman, Ambulans Ikut Terjebak Delapan Jam

Abdullah Adukan Kemacetan Jalan Lintas Timur ke Ombudsman, Ambulans Ikut Terjebak Delapan Jam

Beritariau.com, PEKANBARU – Kemacetan panjang di ruas Jalan Lintas Timur Kilometer 74 hingga Kilometer 84, yang dipicu pekerjaan peningkatan jalan, berbuntut laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Riau. Anggota DPRD Riau, Abdullah, menilai persoalan tersebut sudah mengganggu pelayanan publik dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Laporan itu disampaikan pada Senin (16/11/2026). Abdullah menyoroti kemacetan yang disebut berlangsung hingga delapan jam dan menyebabkan ribuan kendaraan terjebak antrean. Bahkan, sejumlah ambulans yang membawa pasien kritis turut tertahan karena tidak tersedia jalur prioritas.

"Ribuan kendaraan terjebak macet selama delapan jam. Banyak ambulans yang membawa orang sakit juga terkendala. Ini bukan sekadar persoalan keterlambatan perjalanan, tetapi sudah menyangkut persoalan kemanusiaan," kata Abdullah, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, kemacetan di kawasan proyek peningkatan jalan yang dikerjakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui kontraktor PT GMJ tersebut bukan kejadian pertama. Meski koordinasi lintas instansi telah dilakukan, persoalan serupa terus berulang tanpa penanganan lalu lintas yang memadai.

Abdullah meminta BPJN dan kontraktor mengevaluasi sistem buka-tutup arus kendaraan serta memperkuat pengawasan di lapangan. Pekerjaan konstruksi, katanya, harus tetap memperhatikan kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang membutuhkan penanganan darurat.

Ia berharap Ombudsman memeriksa tata kelola pelaksanaan proyek dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik agar hak masyarakat sebagai pengguna jalan tetap terlindungi.

"Karena persoalan ini sudah berulang kali terjadi, saya meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. Tata kelola pembangunan jalan ini harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pengaturan pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Selain melapor ke Ombudsman, Abdullah juga berencana mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan BPJN, manajemen PT GMJ, serta instansi perhubungan. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret, termasuk pengaturan jalur khusus bagi ambulans dan kendaraan evakuasi medis.

Ia menegaskan, persoalan kemacetan tidak boleh terus berulang setiap kali pekerjaan jalan dilaksanakan. Keselamatan dan kebutuhan mendesak masyarakat harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait. (*)