Meranti dan Karimun Selangkah Lagi Wujudkan Skema Khusus PMI di Malaysia

Meranti dan Karimun Selangkah Lagi Wujudkan Skema Khusus PMI di Malaysia

Beritariau.com, JAKARTA — Perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun menghadirkan kebijakan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan mulai menunjukkan kemajuan. Kedua daerah tersebut resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari pemerintah pusat.

Rekomendasi diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Otto Hasibuan, dalam rapat koordinasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin dan Bupati Karimun Iskandarsyah dalam kegiatan yang melibatkan 50 kementerian dan lembaga pemerintah tersebut.

Asmar mengatakan, rekomendasi ini merupakan hasil perjuangan dan koordinasi intensif kedua pemerintah daerah selama hampir satu tahun. Langkah tersebut menjadi fondasi untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan kemudahan akses pekerjaan bagi masyarakat perbatasan, sekaligus menjamin legalitas, keselamatan, dan perlindungan pekerja migran.

"Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia," ujar Asmar.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan internal pemerintah Indonesia sebelum memasuki perundingan bilateral dengan Malaysia. Untuk mempersiapkan proses tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menyebutkan kedua daerah menargetkan koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan sepanjang 2026. Dengan demikian, pembahasan bersama Pemerintah Malaysia diharapkan bisa dimulai pada 2027.

Gagasan SBT muncul dari kondisi geografis kedua daerah yang berbatasan dan memiliki kedekatan akses dengan Malaysia. Selama ini, masyarakat yang bekerja di negara tetangga masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari durasi kerja, pilihan jenis pekerjaan, hingga kepastian perlindungan dan keamanan.

Di sisi lain, kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan khusus yang dapat memperluas peluang kerja tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan keselamatan PMI.

Muzamil optimistis, apabila skema tersebut terealisasi melalui kesepakatan antarpemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung masyarakat. Selain membuka kesempatan kerja lebih luas, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Ia mengingatkan agar setiap rekomendasi didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, perjuangan Meranti dan Karimun memasuki tahapan penting. Kedua daerah kini berharap skema SBT dapat segera dibahas bersama Malaysia sehingga masyarakat perbatasan memiliki akses pekerjaan yang lebih luas, kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik saat bekerja di luar negeri. (*)