Beritariau.com, Pekanbaru - Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC-Repdem) Kabupaten Kampar, Afrianto, akan mengadukan keganasan korporasi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah merampas tanah rakyat.

Pernyataan ini dia sebut, terkait kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 mendatang yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.

"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Kampar, karena akan banyak persoalaan yang akan kami sampaikan terkait konflik agraria di Kabupaten Kampar yang usia kasusnya menahun dan mirisnya tidak ada kesungguhan pemerintah daerah maupun kementerian untuk menyelesaikan konflik tersebut " kata Afrianto, kepada wartawan, Minggu (16/5/2021).

Menurutnya, konflik agraria yang menahun menyebabkan kemiskinan secara massif di Kabupaten Kampar. Lantaran tanah garapan milik masyarakat dirampas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

Termasuk, tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh korporasi perkebunan, otomatis hal itu menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.

"Tentu saja imbas kepada Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara," jelas Anton.

Dirincikan Anton konflik agraria yang saat ini mereka advokasi bersama masyarakat diantaranya di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang berkonflik dengan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga saat ini belum tuntas dan perusahaan masih menguasai lahan milik masyarakat. Kemudian kasus di Danau Lancang, PTPN V, PT Agro di Kampar Kiri

"Meskipun sebelumnya kita sudah pernah jumpa Presiden Jokowi namun belum ada tindak lanjut dari para pemerintah daerah maupun kementerian terkait " ungkap Anton.

Anton kembali mencontohkan seperti kasus PTPN V di Sei Jernih meskipun sudah ingkrah di pengadilan tapi belum juga di eksekusi.

"PT SBAL contohnya lagi bahkan sampai harus masyarakat masih mendirikan tenda di daerah tersebut belum ada tindaklanjut, sementara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau terkesan tutup mata " tegas Anton.

Untuk itu, kedatangan Presiden Jokowi nanti, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan akan berusaha supaya kasus konflik agraria di Kabupaten Kampar tersebut diketahui secara jelas oleh kepala negara dan segera dikerjakan dan dituntaskan oleh para pembantu presiden. Baik Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau hingga kementerian terkait.***