Kuasa Hukum PT PIR Minta DPRD Riau Usut & Dalami Utang PT RAL Tahun 2012

Penasehat Hukum PT PIR, Topan Meiza Romadhon SH MH | Ist

Beritariau.com, Jakarta - Jajaran manajemen PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR) tengah menyiapkan supervisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengusut persoalan utang piutang PT Riau Airlines (RAL) tahun 2012 yang dilimpahkan melalui PT PIR.

"Kita akan melakukan rapat maraton dulu dengan Dirut PT. PIR di Jakarta dan menyiapkan segala sesuatunya. Kami berharap KPK merespon permintaan supervisi kami. Demikian juga DPRD Riau. Langkah ini (supervisi,red) agar PT PIR kembali sehat seperti sediakala," kata Penasehat Hukum PT PIR, Topan Meiza Romadhon, dalam keterangan tertulis yang diterima beritariau.com, Jum'at (7/5/2021).

PT PIR jelas Topan, menyambut positif munculnya persoalan Utang PT RAL yang dibacakan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau Tahun 2020 di DPRD Riau, Kamis (6/5/2021) kemarin.

Menurutnya, langkah dukungan itu dilakukan guna menyelamatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov. Meski dalam langkah tersebut bakal menimbulkan dampak yang tidak baik oleh PT RAL sendiri.

"Sebelum mengambil langkah upaya penyelamatan RAL, saat itu PT PIR merupakan perusahaan yang sangat sehat sekali," ucap Topan.

Selain itu, pihaknya juga berharap DPRD Provinsi Riau juga menyorot dan mendalami persoalan novasi utang PT RAL oleh PT PIR di Bank Muammalat Indonesia (BMI) di tahun 2012. Sebab, ada bunyi perjanjian yang memuat beberapa hal.

"Dari dokumen yang kami baca, ada perjanjian utang antara PT PIR dan PT RAL tanggal 11 Maret 2013 yang salah satu poin di dalamnya memuat PT PIR mendapatkan 90% saham PT RAL dan hak terhadap aset yang menjadi jaminan utang PT RAL di BMI," ucap alumni UII ini.

Selain itu, isi perjanjian antara PT PIR dan PT RAL tanggal 11 Maret 2013 juga memuat beberapa poin seperti; PT PIR mengambil alih utang PT RAL di BMI, hak terhadap aset yang menjadi jaminan utang RAL di BMI, kemudian hak bunga 24% pertahun dengan jangka waktu 60 bulan dan lain sebagainya.

Anehnya kata dia, saat dirinya bersama tim memeriksa isi perjanjian yang ada, tidak ditemukan adanya dokumen serah terima aset PT RAL yang dijadikan sebagai jaminan di PT BMI.

"Jadi hingga sekarang, kami sama sekali belum membaca dokumen serah terima atau melihat dokumentasi serah terima jaminan PT RAL di BMI kepada PT PIR," paparnya.

Dalam dokumen yang mereka baca, adapun jenis jaminan PT RAL di PT BMI saat mengajukan pinjaman diantaranya, sebidang tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 444.445.446.447 di Kelurahan Sidomulyo Timur, kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Kemudian ada jaminan fidusia berdasarkan sertifikat nomor W4.3442.AH.05.01 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas objek tagihan piutang dari penerbangan regular sebesar Rp. 38.528.931.200 atas stok sparepart pesawat yang dibeli oleh PT RAL senilai Rp 20 miliar.

Selanjutnya jaminan fidusia berdasarkan sertifikat nomor W4.3441.AH.05.01 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas objek tagihan piutang dari pendapatan penerbangan regular atas nama PT RAL sebesar Rp 70.717.730.266, serta hipotik pesawat terbang jenis Fokker (F-50) S/N 20142, 20272 dan 20317.