Eksekusi Lahan di Gondai Pelalawan Tak Sah, Pakar Hukum Jebolan UI : Jaksa Harus Taati Putusan PTUN

Penulis : admin | Jumat, 02 April 2021 - 14:30 WIB

EKSEKUSI LAHAN - Belum lama ini, Kejaksaan Setempat dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, melakukan eksekusi lahan di Lahan Sawit milik masyarakat Desa Gondai Kabupaten Pelalawan, Riau | Ist

Beritariau.com, Pekanbaru - Pakar Hukum jebolan Universitas Indonesia, Dr Sadino SH MH, meminta jaksa untuk patuh dalam menjalankan putusan hukum. Sebab, dalam putusan PTUN di Mahkamah Agung telah dijelaskan, eksekusi lahan di Gondai tidak sah. 

Seperti diketahui, dua perusahaan PT Peputrra Supra Jaya dan PT Nusa Wana Raya, terlibat dalam konflik lahan. Dari konflik antara keduanya berimbas ke petani konvensional yang tergabung dalam koperasi.

Dari konflik tersebut, muncul putusan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 595 K.TUN/2020 yang menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.

"Putusan itu kan jelas bunyi putusan point 1 sampai 4 putusan kasasi. Ya nggak ada lagi pelaksanaan eksekusi lapangan," kata Sadino, saat dikonfirmasi, Jumat (2/4/2021).

Dia menyayangkan, seharusnya jaksa sebagai instansi yang paham dengan putusan hukum harusnya menaati dan menjalankan putusan PTUN tersebut. Jika tidak, tentu saja ada indikasi kepentingan lain dalam kasus ini.

"Yang mengerti hukum harusnya menjalankan hukum dong. Kan dasar dia eksekusi surat itu, kalau suratnya dibatalkan ya harusnya nggak bisa lagi. Masak penegak hukum yang ngajari melanggar hukum," ucap pria yang juga pakar kehutanan tersebut.

Dia meminta, sisa lahan milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 1.323 agar tidak lagi dilakukan eksekusi.

Sebelumnya, jaksa dikawal polisi kompak meratakan 2.000 hektare milik lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang merupakan induk para petani.

Usai dieksekusi, lahan tersebut diserahkan ke PT Nusa Wana Raya (NWR) lalu ditanami akasia oleh perusahaan yang bekerja sama dengan April Group itu.

Bahkan, puluhan alat berat yang difasilitasi PT NWR digunakan untuk mengeksekusi lahan tersebut. Dalam perjalanan konflik 2 perusahaan itu, muncul dua putusan Mahkamah Agung terkait 3.323 hektare lahan di sana.

Pertama soal pidana yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan setempat dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau. 

Kedua adalah putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan MA setelah putusan pidana. MA menyatakan surat perintah tugas eksekusi lahan sebagai tindak lanjut putusan pidana tidak sah atau batal. Surat perintah eksekusi itu diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau. 

"Dalam persoalan ini hanya PT PSJ yang dinilai tunduk terhadap putusan yang mana kita ketahui, dalam putusan pidana dari MA PT PSJ yang menjadi terdakwa," kata Sadino yang juga merupakan Penasehat Hukum Gapki

Menurutnya, Putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau itu melanggar UU Perkebunan bukan UU Kehutanan. Yang kemudian PT PSJ diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sesuai UU Perkebunan.

"Putusan eksekusi itu hanya lahan PSJ sesuai putusan. Kemudian mengapa lahan masyarakat atau koperasi mau di eksekusi. Harusnya penetapan eksekusi dan pelaksanaannya dilakukan inventarisasi terlebih dahulu mana lahan PSJ dan mana lahan masyarakat," tuturnya.

Seharusnya pemegang izin HTI yang dalam hal ini adalah PT NWR harus menghormati hak pihak lain dan mengganti rugi. Bukan justru malah menggusur dan menerima hasil eksekusi.

"Perlu diteliti izin HTI nya. Karena disana ada HTI transmigrasi berarti ada masyarakat yang dihadirkan oleh pemerintah yang menjadi kewajiban pemegang izin HTI," tegasnya.

Sadino menjelaskan lagi, peserta transmigrasi memiliki lahan untuk permukiman dan lahan usaha yang disediakan pemerintah. Sementara dalam perkara ini tidak dikaji lebih dalam. Harusnya, pemerintah dan pemegang izin menghormati hak keperdataan dari masyarakat  sebagai living law.

"Untuk proses eksekusi yang bisa dilakukan, tentunya berlaku bagi pihak yang berperkara dan yang dihukum. Bukan orang yang tidak diputus dalam kasus pidana," pungkasnya.

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :